Jakarta, Jatim Mandiri
Setelah melakukan reshufle kabinet pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI dan melantik enam Pangdam baru, Senin (5/10). Kebijakan baru yang ditegaskan seiring peringatan HUT ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta itu dimaksudkan memperkuat postur pertahanan negara serta mengamankan wilayah kepulauan Nusantara.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” ujar Prabowo.
Prabowo juga meminta TNI memperkuat kemampuan menghadapi ancaman modern melalui penguasaan teknologi, peningkatan profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perang siber dan disinformasi.
Peresmian dilakukan Prabowo selaku inspektur upacara di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap. Prosesi ditandai penekanan tombol sirene yang diiringi satu kali dentuman kehormatan meriam Armed.
Setelah peresmian, Prabowo menyerahkan tongkat komando dan lambang satuan kepada tujuh perwakilan pimpinan satuan. Enam di antaranya merupakan Pangdam dari enam Kodam baru.
Enam Pangdam tersebut yakni Mayjen TNI Aminton Manurung sebagai Pangdam XXIX/Mambruk, Mayjen TNI Drajad Brima Yoga sebagai Pangdam XXVI/Mataram, dan Mayjen TNI Rionardo sebagai Pangdam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah.
Berikutnya, Mayjen TNI Thevi Angandowa menjabat Pangdam XXVII/Sobe Sonbai, Mayjen TNI Edi Saputra sebagai Pangdam XXX/Rinambora, serta Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus sebagai Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha.
Selain enam Kodam, Prabowo meresmikan satu Divisi Parako II Pasgat, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Brigade Parako Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Satuan baru lainnya mencakup tiga batalyon bantuan tempur TNI AD. Masing-masing satu batalyon kavaleri, artileri medan, dan artileri pertahanan udara.
TNI juga mendapat empat batalyon infanteri marinir, tiga batalyon Parako Pasgat, dua skadron udara TNI AU, dua satuan radar TNI AU, serta satu skadron pendidikan TNI AU. Dalam amanatnya, Prabowo menekankan perubahan karakter ancaman terhadap Indonesia. Menurut dia, ancaman keamanan kini tidak selalu berbentuk serangan fisik.
“Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik,” kata Prabowo. “Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh,” lanjutnya.
Prabowo juga menyinggung ancaman terhadap kedaulatan melalui gangguan ekonomi dan penyelundupan, termasuk pencurian kekayaan serta peredaran narkotika. “Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo meminta prajurit TNI terus belajar, berlatih, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman. Masa damai, menurut dia, harus menjadi momentum mempersiapkan kemampuan menghadapi situasi terburuk.
“Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun,” ujarnya.
Prabowo menegaskan TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Ia juga menekankan pentingnya sistem berbasis prestasi dalam pembinaan prajurit.
“Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekadar senioritas, apalagi sistem-sistem yang sempit, ya. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya,” ujarnya.
Prabowo juga meminta TNI memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Kekuatan TNI diharapkan turut mempercepat pelaksanaan program pemerintah dan membantu mengatasi berbagai persoalan nyata masyarakat. “Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat,” ujarnya.
