Jakarta, Jatimmandiri.id – Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Anggaran tersebut sebagian besar diarahkan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persetujuan itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini membacakan kesimpulan rapat yang menetapkan pagu BGN 2027 sebesar Rp240.201.499.678.000.
“Pagu anggaran BGN 2027 ditetapkan sebesar Rp240.201.499.678.000,” kata Yahya dalam rapat.
Besaran tersebut merupakan hasil penyesuaian dari pagu indikatif sebelumnya yang mencapai Rp270,2 triliun. Kepala BGN Sudaryono mengatakan terdapat efisiensi sekitar Rp30 triliun sehingga pagu anggaran ditetapkan menjadi Rp240,2 triliun.
Dari total pagu tersebut, Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen digunakan untuk Program Dukungan Manajemen.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, sekitar Rp232,50 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan MBG. Porsi tersebut mencapai 99,84 persen dari anggaran program pemenuhan gizi.
Dengan dukungan anggaran itu, BGN menargetkan MBG pada 2027 menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sasaran tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dan 11.865.109 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Untuk kelompok peserta didik, alokasi anggaran mencapai sekitar Rp198,96 triliun. Sementara kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapat alokasi sekitar Rp33,54 triliun.
Selain memperluas cakupan penerima, BGN menyatakan pengelolaan anggaran 2027 juga diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan. Aspek yang menjadi perhatian antara lain keamanan pangan, validitas data penerima, pengawasan, sistem informasi, serta tata kelola program.
Dalam struktur organisasi BGN, porsi anggaran terbesar berada pada unit yang berkaitan dengan penyediaan dan penyaluran program pemenuhan gizi. Hal tersebut sejalan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut.
Persetujuan pagu anggaran BGN berlangsung di tengah dinamika pembahasan kebijakan fiskal pemerintah untuk 2027. Pada periode yang berdekatan juga terjadi pergantian Menteri Keuangan, dengan Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, pergantian tersebut merupakan konteks waktu dan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dengan keputusan Komisi IX mengenai pagu BGN.
Dengan ditetapkannya pagu Rp240,2 triliun, anggaran tersebut menjadi dasar pelaksanaan program BGN pada 2027, dengan MBG sebagai komponen utama untuk memenuhi kebutuhan gizi puluhan juta penerima manfaat.
