Sidoarjo, Jatimmandiri.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo kembali memicu kekhawatiran setelah timbulnya gelombang susulan keracunan massal.
Sebanyak 45 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, terpaksa dilarikan ulang ke RSUD RT Notopuro Sidoarjo dan RSI Siti Hajar pada Rabu (9/9/2026) usai mengalami mual, pusing, dan muntah berulang.
Puluhan santri yang sebelumnya sempat dipulangkan karena kondisinya membaik, kini kembali harus menjalani perawatan intensif.
Tim medis menduga organ pencernaan para korban belum pulih seutuhnya dari paparan bakteri, sehingga sisa trauma lambung memicu kambuhnya gejala secara mendadak.
Pihak RSUD RT
Notopuro Sidoarjo membenarkan kedatangan kembali puluhan pasien anak dengan kondisi dehidrasi dan gangguan lambung akut tersebut.
“Benar, sejak Rabu pagi ada gelombang rujukan ulang sebanyak 45 anak dari klaster yang sama. Hasil observasi klinis menunjukkan bahwa penyerapan sisa toksin atau sensitivitas lambung anak-anak ini belum pulih seutuhnya setelah insiden pertama,” terang Septiyani, perwakilan tim medis RSUD RT Notopuro Sidoarjo.
“Begitu mereka mencoba mengonsumsi makanan dengan tekstur agak keras di pondok, asam lambung mereka langsung naik drastis dan memicu muntah berulang. Saat ini seluruh pasien sudah kami tangani intensif dengan pemberian cairan intravena (infus) serta obat pelindung lambung,” tambahnya.
Insiden ini memantik evaluasi total terhadap program uji coba MBG yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Standar kelayakan dan higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lokal pun menjadi sorotan tajam karena dinilai memiliki celah fatal.
Di sisi lain, kondisi berulang ini memicu reaksi keras dari jajaran legislatif. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, meminta BGN dan Dinas Kesehatan Sidoarjo tidak sekadar melakukan penyelidikan, tetapi juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan total operasional vendor penyedia makanan di Tanggulangin.
“Ini alarm keras bagi implementasi program nasional MBG. Kami tidak ingin program yang niatnya baik untuk gizi anak malah berubah menjadi momok yang mengancam nyawa,” tegasnya.
”Kami mendesak BGN bertanggung jawab penuh. Selama hasil uji laboratorium forensik dari laboratorium kesehatan (Labkes) belum keluar secara transparan, seluruh operasional dapur penyedia wajib dibekukan total. SOP higienitas, sertifikasi jaminan halal, dan kelayakan sanitasi tempat pengolahan makanan harus diaudit secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” sambung Dhamroni dengan nada tinggi.
Saat ini, jajaran Polres Sidoarjo bersama Tim Dokkes Polda Jatim masih terus melakukan penyelidikan dan mengamankan sampel makanan untuk mengidentifikasi kandungan bakteri atau zat kimia yang menjadi penyebab keracunan massal ini.
