Intisari Berita:
- Komisi C DPRD Surabaya meminta kontraktor proyek saluran air tidak hanya mengejar target konstruksi, tetapi wajib membersihkan sisa material dan lumpur.
- Faktor cuaca hujan dinilai krusial agar area galian dan badan jalan tidak becek, licin, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
- DPRD mengapresiasi respons cepat aspal 1×24 jam usai sidak Wali Kota Eri Cahyadi, namun mendesak pengawasan diperketat sejak awal proyek.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengingatkan para pelaksana proyek pembangunan infrastruktur drainase agar tidak semata-mata berfokus mengejar target penyelesaian fisik konstruksi.
Tahapan pembersihan area kerja hingga mitigasi terhadap dinamika cuaca di sekitar lokasi galian dinilai sama pentingnya demi mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat.
Peringatan tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto. Ia menekankan bahwa seluruh rangkaian pengerjaan pelebaran saluran air dan gorong-gorong wajib dieksekusi secara terukur, terutama saat memasuki fase akhir atau tahap pemulihan (finishing) badan jalan.
Menurut Achmad, pembersihan material sisa proyek—seperti timbunan tanah, pasir, endapan lumpur, hingga puing-puing sisa bongkaran—harus segera dituntaskan sebelum akses jalan kembali dibuka penuh untuk mobilitas publik.
“Proses pembersihan juga harus diperhatikan. Jangan setelah pekerjaan selesai kemudian material atau lumpur masih dibiarkan di sekitar lokasi. Itu bisa membahayakan masyarakat, apalagi kalau turun hujan,” tegas Achmad Nurdjayanto, Jumat (28/8).
Antisipasi Musim Hujan: Cegah Jalan Licin dan Saluran Tersumbat
Selain kebersihan fisik pascapekerjaan, Achmad menggarisbawahi pentingnya kepekaan kontraktor serta konsultan pengawas terhadap kondisi cuaca selama masa pengerjaan. Intensitas hujan yang tinggi berpotensi langsung merusak kepadatan tanah dasar, menyumbat aliran air, dan merusak struktur badan jalan yang tengah diperbaiki.
Langkah preventif dan skenario antisipasi dipandang mutlak disiapkan agar proses konstruksi yang berjalan tidak justru memperburuk kondisi lingkungan sekitar.
“Cuaca juga harus menjadi pertimbangan. Kalau kondisi tidak memungkinkan, tentu harus ada langkah antisipasi. Jangan sampai pekerjaan belum tuntas, kemudian hujan turun dan akhirnya jalan menjadi becek, licin atau bahkan mengganggu saluran yang sedang dikerjakan,” urai Achmad.
Belajar dari Sidak Wali Kota Eri Cahyadi di Kedungmangu dan Tenggumung
Sorotan Komisi C ini berkaca langsung pada temuan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di kawasan Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan pada Rabu (26/8/2026). Dalam sidak tersebut, Wali Kota menemukan kondisi badan jalan yang bergelombang dan tidak rata akibat keterlambatan pengaspalan pascapemasangan saluran drainase.
Atas temuan itu, Eri Cahyadi memberikan tenggat waktu tegas 1×24 jam kepada pihak kontraktor untuk segera menuntaskan proses pengaspalan. Instruksi tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti rekanan pelaksana dengan melakukan pengaspalan jalan pada malam harinya.
Kendati mengapresiasi respons cepat dan perbaikan instan tersebut, Achmad menegaskan bahwa pengawasan dinas terkait semestinya tidak bersifat reaktif menunggu adanya inspeksi pimpinan daerah.
“Jangan sampai harus menunggu wali kota sidak baru pekerjaan dibenahi. Pengawasan harus berjalan sejak awal, termasuk melihat progres, kondisi jalan, kebersihan lokasi, sampai faktor cuaca,” tegas politisi Komisi C tersebut.
Pemulihan Lingkungan Bagian dari Tanggung Jawab Pelaksana
Menutup keterangannya, Achmad mengingatkan seluruh rekanan pelaksana bahwa tanggung jawab kontrak proyek infrastruktur tidak berakhir begitu saja saat konstruksi utama saluran terbangun. Mengembalikan fungsi dan keamanan jalan umum serta lingkungan sekitar merupakan kewajiban mutlak pelaksana.
“Intinya, proyek harus memberikan manfaat, bukan malah menimbulkan risiko baru bagi warga. Keselamatan, kenyamanan, kebersihan lokasi, dan kondisi cuaca semuanya harus diperhatikan,” pungkasnya.
