Intisari Berita:
- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mendesak data warga gamis-pramis tetap aktif meski ada penyesuaian anggaran Dinsos Rp9 miliar.
- APBD Surabaya senilai Rp12,19 triliun diminta diprioritaskan untuk menjamin beasiswa SMA, Pemuda Tangguh, dan jaring pengaman sosial tepat sasaran.
- Proyek RIAS perempuan Rp6,4 miliar dibatalkan karena terakomodir Sekolah Rakyat; Komisi D mengusulkan penambahan Rumah Anak Prestasi (RAP) bagi 9.322 anak disabilitas.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk memastikan basis data serta alokasi perlindungan bagi masyarakat keluarga miskin dan pra-miskin (gamis-pramis) tetap terjaga secara optimal. Desakan ini mengemuka di tengah proses evaluasi dan penyesuaian anggaran program bantuan sosial daerah.
Sikap kritis tersebut disampaikan Anggota Komisi D sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, usai menghadiri rapat kerja evaluasi dan perubahan anggaran bersama jajaran Dinas Sosial Pemkot Surabaya di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (27/8/2026).
Ajeng menerangkan bahwa restrukturisasi anggaran terjadi seiring adanya integrasi data program bantuan yang sebagian telah diakomodasi langsung oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penataan ulang sejumlah pos belanja Dinsos yang sebelumnya dibebankan pada kas daerah.
“Pengurangan ini lebih kepada penyesuaian karena sebagian sudah diakomodir pemerintah pusat. Tetapi, kita tetap mengingatkan agar data gamis dan pramis tetap aktif,” tegas Ajeng.
Optimalkan APBD Rp12,19 Triliun untuk Beasiswa Pendidikan dan Pemuda Tangguh
Menurut Ajeng, pemutakhiran data terpadu berbasis desil yang dilakukan secara berkala merupakan instrumen krusial agar intervensi jaring pengaman sosial tidak salah sasaran. Warga yang masuk dalam radar kategori gamis-pramis harus tetap terdata aktif agar dapat menerima intervensi bantuan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
Politisi perempuan Partai Gerindra ini menggarisbawahi bahwa kekuatan fiskal APBD Kota Surabaya yang kini berada di kisaran angka Rp12,19 triliun harus berbanding lurus dengan keberpihakan nyata terhadap masyarakat rentan. Terlebih lagi, mandatory spending sektor pendidikan telah dialokasikan sekitar 21 persen.
“Data ini penting. Masyarakat yang masuk kategori gamis dan pramis tetap bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Surabaya. Kita akan terus meminta agar dana gamis-pramis tetap diaktifkan supaya bantuan untuk SMA maupun program Pemuda Tangguh bisa terserap secara optimal,” urai Ajeng.
Ia menekankan bahwa kesinambungan program beasiswa dan kepemudaan sangat bergantung pada akurasi data penerima yang terus diperbarui, sehingga anggaran belanja daerah benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Dorong Tambahan 1 Rumah Anak Prestasi Layani 9.322 Peserta Disabilitas
Di samping persoalan jaring pengaman sosial umum, Ajeng menyuarakan komitmennya terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Ia mendorong penambahan fasilitas Rumah Anak Prestasi (RAP) guna memperluas jangkauan terapi medis dan pelatihan gratis bagi penyandang disabilitas.
Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya tercatat memiliki 4 unit Rumah Anak Prestasi yang memberikan layanan aktif kepada 9.322 peserta terdaftar. Melihat tingginya kebutuhan di lapangan, Komisi D memandang penambahan sarana baru menjadi kebutuhan yang mendesak.
“Dari para orang tua yang kita temui, mereka sangat terbantu dengan RAP. Dengan RAP ini, anak tetap bisa mendapatkan terapi secara gratis. Harapannya tetap ada lima, tambahan satu lagi, karena anak-anak Kota Surabaya yang masih membutuhkan juga banyak,” tutur Ajeng.
Kendati demikian, Ajeng menggarisbawahi bahwa penambahan satu unit RAP tersebut saat ini masih berstatus sebagai usulan resmi dari Komisi D DPRD Surabaya dan Fraksi Gerindra yang memerlukan kajian mendalam pada pembahasan teknis badan anggaran, bukan keputusan final yang telah ditetapkan.
Rasionalisasi Anggaran Dinsos Rp9 Miliar dan Pembatalan Proyek RIAS Perempuan
Terkait evaluasi pos belanja, rapat kerja tersebut mencatat adanya penyesuaian alokasi anggaran Dinas Sosial Kota Surabaya dengan total pengurangan mencapai sekitar Rp9 miliar. Dari akumulasi nominal tersebut, sebesar Rp6,4 miliar merupakan pos anggaran pembangunan Rumah Ilmu Anak Surabaya (RIAS) untuk perempuan yang diputuskan tidak dilanjutkan.
Ajeng meluruskan bahwa pembatalan proyek fisik RIAS perempuan senilai Rp6,4 miliar tersebut bukan disebabkan oleh pengalihan bantuan warga miskin, melainkan karena fungsi layanan pendidikan berasrama itu dinilai telah terakomodasi melalui keberadaan Sekolah Rakyat 1 dan Sekolah Rakyat 2 yang beroperasi mencegah potensi anak putus sekolah.
Program asrama RIAS sendiri saat ini tetap berjalan khusus untuk kelompok laki-laki asal Surabaya yang menempuh pendidikan di luar daerah dengan fasilitas asrama serta kebutuhan hidup yang ditanggung penuh oleh pemerintah kota.
Menanggapi kemungkinan pengalihan dana pembatalan RIAS Rp6,4 miliar tersebut untuk mendanai usulan penambahan gedung RAP disabilitas, Ajeng menegaskan bahwa pembahasannya masih berjalan dinamis.
“Belum. Itu usulan dari Komisi D dan juga saya dari Fraksi Gerindra, harapannya ditambahkan RAP untuk anak-anak disabilitas,” jelasnya seraya berharap skema penyesuaian belanja daerah tidak menyurutkan komitmen perlindungan bagi masyarakat rentan, anak disabilitas, serta keberlangsungan pendidikan generasi muda di Kota Surabaya.
