Bali, Jatimmandiri.id – Pemerintah mempercepat pengembangan energi surya sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Pengembangan PLTS diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus mendorong penggunaan energi baru terbarukan.
“Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD),” kata Prasetyo.
Target tersebut dinilai sejalan dengan besarnya potensi energi surya Indonesia yang mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.
Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp.
Pengembangan energi terbarukan juga telah dilakukan pemerintah sepanjang 2025. Sebanyak 15 pembangkit EBT dibangun, terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dengan nilai investasi Rp103,3 miliar. Infrastruktur tersebut melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum.
Program pembangunan berlanjut pada 2026 dengan pengembangan 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan nilai Rp450,2 miliar. Selain itu, tiga lokasi PLTMH dibangun untuk melayani 464 rumah tangga dengan nilai Rp50,4 miliar.
Akses listrik bagi masyarakat juga terus diperluas melalui program listrik desa. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu memperoleh manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Menurut Prasetyo, pengembangan PLTS skala besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi bersih. Program tersebut juga diproyeksikan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, jaringan listrik, serta penguatan industri solar PV dalam negeri.
“Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs. RUPTL 2025–2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs,” tuturnya.
Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp dilakukan secara bertahap dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem energi Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, sekaligus kompetitif.
