Jakarta, Jatimmandiri.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melaporkan perkembangan persiapan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Kami melaporkan terkait rencana implementasi devisa hasil ekspor yang akan mulai berjalan pada 1 Juni mendatang,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga tengah mempersiapkan mekanisme ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, pemerintah kini fokus menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai jadwal.
Regulasi yang sedang disiapkan mencakup aturan dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
“Tadi kami laporkan bahwa seluruh instrumen regulasi, baik Permendag, aturan BI, maupun regulasi dari Menteri Keuangan akan diselesaikan sebelum 1 Juni,” jelasnya.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha untuk memastikan kebijakan baru dapat dipahami dengan baik oleh sektor industri dan eksportir.
Airlangga menegaskan investor asing tidak perlu khawatir terhadap kebijakan baru tersebut. Ia memastikan kegiatan ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi saat ini.
“Ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan existing. Dalam proses ekspor nantinya akan ada pelaporan langsung kepada Danantara sehingga dalam tiga bulan ke depan sistemnya bisa terus disempurnakan,” katanya.
Selain membahas kebijakan ekspor, rapat juga menyoroti langkah pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Airlangga menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, termasuk melanjutkan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan guna menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi di tengah situasi global yang belum kondusif.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan ekonomi ke depan dalam situasi perang global yang belum berakhir. Karena itu, kebijakan work from home akan dilanjutkan untuk dua bulan mendatang,” ungkapnya.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya tahan sektor ekspor Indonesia di tengah tekanan ekonomi dunia.
