Surabaya, Jatimmandiri.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memanfaatkan masa reses dengan melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia di Surabaya.
Dalam kunjungan tersebut, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan maritim nasional sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menilai PT PAL Indonesia memiliki peran strategis sebagai pilar utama industri maritim nasional.
Karena itu, pembangunan sektor maritim tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi juga harus mampu menghadirkan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
“PT PAL Indonesia merupakan ujung tombak kedaulatan maritim Indonesia. Namun, untuk mewujudkan cita-cita sebagai Poros Maritim Dunia, pembangunan harus dilakukan secara inklusif agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas,” ujar LaNyalla, Selasa (28/7/2026).
Ketua DPD RI ke-5 itu mengatakan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan kepada Presiden beserta kementerian terkait agar sejumlah kebijakan strategis segera diwujudkan.
Salah satu poin yang disorot adalah perlunya komitmen pemerintah dalam memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya kapal perang dan kebutuhan maritim yang diproduksi PT PAL Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat TKDN sekaligus menjaga keberlangsungan industri galangan kapal nasional.
Selain itu, LaNyalla juga menawarkan konsep Public-Private-People Partnership (4P) sebagai model pengembangan ekosistem industri maritim nasional.
Menurutnya, kemitraan pembangunan tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dan sektor swasta sebagaimana konsep Public-Private Partnership (PPP). Keterlibatan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penyedia komponen kapal serta tenaga kerja lokal, harus menjadi bagian dari rantai pasok industri.
“Kemitraan strategis harus melibatkan unsur pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat. Melalui skema 4P, PT PAL, pemerintah, pelaku usaha, UMKM komponen kapal, serta tenaga kerja lokal dapat berkolaborasi untuk menciptakan industri maritim yang berkeadilan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyoroti pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara berkelanjutan guna memperkuat kapasitas produksi PT PAL Indonesia, terutama dalam pengerjaan proyek strategis seperti kapal selam dan kapal fregat berteknologi tinggi.
Di samping dukungan pendanaan, ia meminta pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi yang dinilai masih menghambat daya saing industri galangan kapal nasional. Kebijakan tersebut meliputi pemberian insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.
LaNyalla juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor industri perkapalan melalui dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang melibatkan PT PAL Indonesia dan perguruan tinggi.
“Sinergi riset antara PT PAL dan perguruan tinggi harus mendapat dukungan penuh dari negara agar talenta terbaik di bidang perkapalan tidak berpindah ke luar negeri,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur M. Rizal, serta Ketua Komite Tetap KADIN Jawa Timur Santoso Tedjo.
Sementara dari PT PAL Indonesia hadir Direktur Utama Kaharuddin Djenod bersama Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, dan Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Briljan Gazalba.
