BeritaDalam Negeri

2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Mahasiswa Tuntut Evaluasi Total

Editor: ibn
×

2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Mahasiswa Tuntut Evaluasi Total

Sebarkan artikel ini
Peserta aksi unjuk rasa datang ke kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10). ANTARA
Example 468x60

Jakarta, Jatim Mandiri – Mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar menggelar demonstrasi serentak untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Selasa (20/10). Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan, massa menyoroti penanganan bencana, kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.

Di Jakarta, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi di Tugu Tani sore hari. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Yathalathof Imawan mengatakan, massa menuntut penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, pemulihan kesehatan warga, serta penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

“Menuntut pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini,” kata Yathalathof seperti dikutip bbc.com.

Dia mengakui terdapat isu lain, termasuk polemik ijazah Wakil Presiden Gibran dan wacana pemakzulan. Namun, mahasiswa memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan penurunan biaya hidup.

Tuntutan lainnya meliputi perbaikan kebijakan ekonomi, pemulihan kepercayaan pasar, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa mendatangi kantor DPRD DIY sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka mengkritik penanganan bencana di Sumatra, gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), dan karhutla.

“Luka belum sembuh setahun bencana Sumatra, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Kita di sini sepakat untuk membuka mata para penguasa,” kata seorang orator.

Orator lainnya menyoroti dampak kebakaran di Kalimantan. “Saudara-saudara kita di Kalimantan, hutan-hutannya dibakar, tinggal di wilayah yang tidak layak huni tapi masyarakatnya malah disuruh adaptasi,” ujarnya.

Aksi di Yogyakarta juga menyoroti dugaan korupsi penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Oktober 2026 terkait dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP), anggaran untuk penanganan darurat bencana, termasuk karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa NTT, serta banjir di Sumatra.

Baca Juga  Roadshow SATU Indonesia Awards 2026 di Makassar Dorong Generasi Muda Sulsel Terhubung dalam Aksi Nyata

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menuntut evaluasi total penanganan karhutla dan percepatan pemulihan warga terdampak. Mereka juga meminta moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta transparansi pengadaan dan tata kelola BBM bersubsidi.

Tuntutan lainnya mencakup perbaikan komunikasi pemerintah, perampingan kabinet demi efisiensi anggaran, penghentian militerisme di ranah sipil, serta penegakan hukum atas 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Massa sempat terlibat adu mulut antarkelompok, tetapi aksi berlangsung kondusif. Ketua DPRD DIY Nuryadi menemui mahasiswa dan berjanji meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, di Makassar, demonstrasi berlangsung di 33 titik. Sebanyak 3.000 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan. “Iya, personel yang diturunkan ada 3 ribu gabungan,” kata Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Jaffar Ahmad.

Titik aksi antara lain berada di sekitar kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sultan Alauddin, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Jaffar mengimbau pengendara mencari jalur alternatif dan menghindari lokasi demonstrasi untuk mengurangi kemacetan.

Di Jakarta, pengamanan diperketat di sejumlah stasiun KRL dan gerbang Tol Merak–Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri atas 7.660 anggota Polri, 1.540 anggota TNI, 135 personel Pemda DKI Jakarta, dan 170 petugas pengamanan dalam (Pamdal).

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Kehadiran aparat, katanya, bertujuan menjaga keamanan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan beraktivitas dengan aman. (*/ibn)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Menelusuri Jejak Peradaban Kuno Kedalaman dan bentuk dasar laut Gosong Gia tidak dapat dijelaskan hanya melalui kenaikan permukaan laut, karena…

Berita

80 Saham HSC Bakal Dikeluarkan dari Indeks Jakarta, Jatim Mandiri Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak gentar menghadapi rencana Morgan…

Berita

Batu, Jatim Mandiri Satresnarkoba Polres Batu menangkap seorang petani berinisial DK alias S (33), warga Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten…