HukrimKota Besar

Skandal KBS Rp3,27 Miliar, Nama DPRD Surabaya Tercatut

Penulis: Moris MangkeEditor: Har
×

Skandal KBS Rp3,27 Miliar, Nama DPRD Surabaya Tercatut

Sebarkan artikel ini
KBS DPRD Surabaya
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, saat memberikan keterangan pers.
Example 468x60

Intisari Berita:

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
  • Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengungkap dokumen rekap pembayaran honor narasumber senilai Rp 740,7 juta yang mencantumkan Pansus, Pimpinan, dan Komisi B DPRD Kota Surabaya sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026.
  • Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menegaskan tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana tersebut untuk memastikan apakah berkaitan dengan keperluan internal atau dinikmati pihak lain.
  • Sebelumnya, Kejati Jatim telah menetapkan serta menahan empat tersangka terkait kerugian kas perusahaan senilai Rp3.270.559.452 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Surabaya, Jatimmandiri.id – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) terus berkembang. Di luar dugaan aliran dana sebesar Rp2,41 miliar kepada advokat, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menemukan jejak transaksi baru berupa rekap pembayaran honor narasumber senilai Rp 740,7 juta yang mencantumkan nama Pansus, Pimpinan, dan Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Dokumen penyidikan yang diperoleh mencatat adanya 57 transaksi pembayaran honor narasumber selama periode Januari 2025 hingga Juni 2026. Rincian transaksi tersebut terbagi menjadi dua periode, yakni 33 transaksi sepanjang Januari hingga Desember 2025 dengan total nilai Rp 545,5 juta, serta 24 transaksi pada Januari hingga Juni 2026 senilai Rp 195,2 juta.

Rincian Transaksi Honor Narasumber dan Dokumen Penerima

Sejumlah pos kegiatan yang tercantum dalam rekap pembayaran honor tersebut berkaitan langsung dengan agenda pembahasan Kebun Binatang Surabaya. Agenda tersebut meliputi pembahasan laporan keuangan, rencana bisnis, Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, hingga kegiatan promosi KBS.

Baca Juga  Apresiasi Transformasi Polri, Arif Fathoni: Polri yang Humanis adalah Anak Kandung Reformasi

Temuan ini menyita perhatian penyidik karena pembayaran honor narasumber diduga beririsan dengan pos pengeluaran kas perusahaan yang tengah diusut Kejati Jatim. Selain rekap utama senilai Rp 740,7 juta, berkas penyidikan lainnya juga memuat rincian pembayaran berdasarkan nama penerima yang terdiri dari 34 entri transaksi kepada 19 orang dengan nilai keseluruhan Rp58,3 juta.

Dalam daftar 19 penerima tersebut, tercatat empat orang memperoleh nominal pembayaran terbesar, yakni masing-masing senilai Rp5,7 juta, Rp5,4 juta, serta dua orang lainnya yang masing-masing menerima Rp5,2 juta. Meski demikian, kedua dokumen tersebut memiliki cakupan dan nilai transaksi yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan secara langsung dengan rekap honor narasumber senilai Rp 740,7 juta.

Penjelasan Aspidsus Kejati Jatim Terkait Pendalaman Aliran Dana

Menanggapi munculnya nama unsur legislatif dalam dokumen pembayaran tersebut, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menyatakan pihaknya sedang mendalami peruntukan dana serta kemungkinan adanya aliran uang kepada anggota DPRD Surabaya. Menurut Punia, data awal yang ditemukan sejauh ini masih merujuk pada kebutuhan internal manajemen KBS.

“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami,” ujar I Gede Punia Atmaja saat menanggapi temuan dugaan aliran dana tersebut.

Punia menegaskan bahwa proses hukum perkara ini tidak berhenti pada empat tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tim penyidik terus menelusuri jejak transaksi untuk mengungkap potensi keterlibatan pihak lain yang diduga turut menikmati hasil penyimpangan anggaran pengelolaan keuangan PDTS KBS.

Kronologi Penetapan 4 Tersangka dan Audit Kerugian BPKP

Sebelumnya, Kejati Jatim resmi menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025–2026 pada Kamis, 19 November 2026. Keempat tersangka tersebut meliputi:

  • MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PDTS KBS.
  • NW selaku Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS.
  • EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS.
  • MMS yang berprofesi sebagai advokat.
Baca Juga  DPRD Surabaya Sorot Sanksi Bendera Hitam Kampung Pancasila

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total dana kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452. Aspidsus Kejati Jatim memaparkan bahwa temuan kerugian tersebut bersumber dari dua kelompok pengeluaran utama.

1. Skema Pendampingan Hukum Fiktif Rp2,41 Miliar

Kelompok pengeluaran pertama adalah aliran dana sebesar Rp 2,41 miliar yang diduga dicairkan melalui modus pendampingan hukum. Dalam konstruksi perkara ini, tersangka advokat MMS diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta tambahan dana Rp500 juta yang diklaim sebagai biaya pengurusan untuk menutup perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Permintaan dana dengan modus serupa kembali berulang saat Kejati Jatim mulai memeriksa tata kelola keuangan KBS, hingga total pencairan kas membengkak menjadi Rp2,41 miliar. Penyidik menduga uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak maupun Kejati Jatim. Untuk menutupi jejak pengeluaran kas, para tersangka diduga membuat perjanjian jasa hukum dan perjanjian kerja sama fiktif, dokumen kajian SOP, hingga kwitansi honorarium konsultan hukum.

2. Pengeluaran Operasional dan Honorarium Rp860,55 Juta

Kelompok pengeluaran kedua mencakup penggunaan kas perusahaan sebesar Rp 707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp152.784.430 pada tahun 2026. Jika diakumulasikan, total pengeluaran pada pos kedua ini mencapai Rp 860.559.452 yang tercatat untuk pembiayaan bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta sejumlah pos honorarium.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan pasal subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor. Saat ini, keempat tersangka ditahan di Rutan Cabang Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, sembari penyidik mendalami dokumen aliran honor narasumber tersebut.

Baca Juga  Valet Basuki Rahmat Dibacok Oknum Debt Collector, Komisi A DPRD Surabaya Desak Satgas Premanisme Turun Tangan
Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Besar

Oleh: Ferry Is Mirza (FIM) Sekertaris DKP Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, referensi tafsir Alquran Tampilkan Gambar Musuh terbesarmu bukan…