Surabaya, Jatimmandiri.id – Anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menuntaskan rangkaian kegiatan resesnya dengan menyapa warga di wilayah RW 10, Jalan Prabowo Pasar, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Sabtu (21/11/2026).
Politisi muda yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini disambut antusias oleh warga setempat yang menyampaikan beragam aspirasi kompleks, mulai dari persoalan pendidikan hingga infrastruktur sosial.
Lokasi di kawasan Sidotopo ini memiliki nilai historis tersendiri bagi Cahyo dalam perjalanan politiknya.
Ia mengungkapkan bahwa wilayah tersebut merupakan titik awal dirinya melangkah dan berinteraksi dengan masyarakat sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil rakyat.
“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan reses di titik terakhir masa reses kami di wilayah RW 10 Sidotopo, tepatnya di Jalan Prabowo. Tempat ini cukup berkesan buat saya karena saat saya belum terpilih, saya pertama kali melangkah itu di wilayah ini. Antusiasme dan optimisme masyarakat luar biasa, dan aspirasi yang disampaikan sangat kompleks serta menggambarkan kondisi yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujar Cahyo.
Dalam dialog terbuka tersebut, persoalan di sektor pendidikan menjadi keluhan yang paling mendominasi, khususnya terkait kasus penahanan ijazah siswa akibat tunggakan biaya sekolah.
Menanggapi hal ini, Cahyo menegaskan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi cepat tanpa melanggar regulasi yang ada.
“Kalau memang itu adalah sekolah negeri, kami pastikan akan segera kami tindak dan berikan peringatan. Namun kalau itu sekolah swasta, perlu ada pendekatan persuasif dengan ketua yayasan atau kepala sekolah,” ucapnya.
“Karena bagaimana pun, ijazah ini sangat dibutuhkan warga kita untuk mencari lapangan kerja dan perekonomian baru. Kami juga mendorong adanya kebijakan serta arahan konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang banyak terjadi ini,” sambung Cahyo.
Selain masalah pendidikan, warga Sidotopo turut mengusulkan optimalisasi layanan kesehatan, program pemberdayaan perempuan dan generasi muda, hingga penambahan infrastruktur penunjang kegiatan sosial.
Cahyo memastikan seluruh masukan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah akan segera dikawal melalui dinas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik di Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya.
Bahkan, untuk kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan membutuhkan akselerasi, seperti pengadaan kursi roda atau dukungan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pihaknya siap mengambil langkah cepat untuk menindaklanjutinya secara mandiri sembari menunggu proses birokrasi berjalan.
“Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian yang luar biasa dari masyarakat ini, saya optimistis setiap kegiatan politik maupun reses mampu memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Surabaya,” pungkas Cahyo.












