Intisari Berita:
- DPRD Jatim meminta Pemprov mengutamakan asas kemanfaatan publik dan kesiapan teknis ketimbang sekadar mengejar target serapan dalam P-APBD 2026.
- Tambahan pagu belanja sekitar Rp1,235 triliun di sembilan OPD disorot ketat karena sisa waktu pelaksanaan proyek dinilai hanya empat bulan.
- Fraksi PDIP mendesak percepatan 36 paket proyek PU SDA, realisasi PU Bina Marga termasuk pemerataan di Madura, serta penanganan 6.497,76 hektare kawasan kumuh.
Surabaya, Jatimmandiri.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) meminta sekaligus berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan lonjakan alokasi anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 benar-benar melahirkan program konkret yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Peringatan tersebut ditekankan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, saat memberikan evaluasi terkait tata kelola belanja daerah di Surabaya, Sabtu (5/9/2026).
“Yang harus dikejar bukan sekadar serapan anggaran, tetapi pekerjaan yang selesai dan manfaat yang diterima masyarakat,” tegas Dewanti Rumpoko.
Mantan Wali Kota Batu itu menggarisbawahi bahwa adanya tambahan anggaran mencapai sekitar Rp1,235 triliun yang dialokasikan ke sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berhenti pada formalitas pembengkakan pagu belanja semata.
Mengingat waktu efektif pengerjaan program dalam P-APBD 2026 hanya menyisakan kurang lebih empat bulan, kesiapan teknis dan ketepatan mitigasi waktu menjadi keharusan mutlak bagi jajaran dinas terkait.
Sorotan Sektor Pekerjaan Umum: Proyek SDA dan Alokasi Bina Marga
Dalam telaahnya, Dewanti menyoroti secara tajam kinerja sektor pekerjaan umum, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Pemprov Jatim, yang pergerakan realisasinya dinilai masih lamban di lapangan.
Realisasi PU SDA Masih 42,88 Persen
Hingga saat ini, serapan anggaran PU SDA baru menyentuh angka 42,88 persen. Berdasarkan rekapitulasi program, dari total 44 paket pekerjaan yang dirancang, tercatat baru delapan paket yang tuntas dikerjakan.
Situasi tersebut menyisakan pekerjaan rumah berat berupa 36 paket proyek yang harus dirampungkan sebelum akhir tahun anggaran.
Tambahan Rp922,54 Miliar Bina Marga dan Tantangan di Madura
Sementara itu, Dinas PU Bina Marga memperoleh porsi tambahan anggaran signifikan, yakni sekitar Rp922,54 miliar, dengan capaian realisasi saat ini berada di kisaran 56,82 persen.
Seiring bertambahnya pagu tersebut, Dewanti mendesak Pemprov Jatim tidak mengabaikan asas keadilan serta pemerataan pembangunan infrastruktur lintas wilayah.
Ia secara khusus menaruh perhatian pada kawasan Pulau Madura. Menurut Dewanti, tingkat kebutuhan aksesibilitas dan ketahanan infrastruktur di empat kabupaten—yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—masih tergolong sangat besar dan mendesak untuk segera diintervensi.
Urgensi Integrasi Rutilahu di Kawasan Kumuh 6.497 Hektare
Di luar sektor jalur perhubungan dan tata air, perhatian parlemen tertuju pada agenda pemukiman layak huni. Dewanti menyoroti masih tingginya sebaran kawasan kumuh di Jawa Timur yang luasannya tercatat mencapai sekitar 6.497,76 hektare.
Menurutnya, eksekusi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ke depan tidak boleh lagi dikerjakan secara parsial atau sekadar renovasi fisik bangunan semata.
Penanganan pemukiman kumuh wajib diintegrasikan secara menyeluruh dengan penyediaan sanitasi yang layak, akses air minum bersih, serta sistem drainase terpadu agar tidak memicu genangan maupun persoalan kesehatan baru bagi warga.
Kualitas Output Lebih Utama dari Angka Serapan Semu
Menutup pernyataannya, legislator Fraksi PDIP tersebut memperingatkan eksekutif agar tidak memaksakan penyerapan anggaran secara serampangan menjelang tutup buku tahun anggaran, terutama jika perencanaan dan tahapan teknis di tingkat OPD belum siap secara matang.
Ketergesaan yang mengabaikan prosedur teknis dikhawatirkan menurunkan kualitas bangunan fisik dan memicu persoalan hukum di kemudian hari.
“Keberhasilan P-APBD 2026 tidak boleh diukur hanya dari tingginya persentase serapan,” pungkas Dewanti.
