Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Persoalan perumahan bermasalah di Kabupaten Sidoarjo kembali menuai sorotan tajam.
Dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir hingga awal November 2026, Komisi A DPRD Sidoarjo mencatat telah menerima sekitar 25 pengaduan masyarakat terkait pengembang yang dinilai abai terhadap kewajiban mereka kepada konsumen.
Berbagai keluhan warga yang masuk meliputi sertifikat rumah yang tak kunjung diserahkan meski pembayaran sudah lunas, legalitas perizinan yang bermasalah, hingga ketidaksesuaian pembangunan dengan aturan tata ruang serta minimnya penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menegaskan bahwa carut-marut sektor perumahan ini memerlukan penanganan cepat dan terpadu agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan oleh ulah pengembang nakal.
“Kondisi seperti ini harus mendapatkan penanganan agar masyarakat tidak terus dirugikan. Sidoarjo sudah terlalu banyak perumahan yang bermasalah,” ujar Rizza, Senin (9/11/2026).
Menurut Rizza, pengawasan dari instansi berwenang tidak boleh bersifat pasif atau hanya menunggu aduan warga masuk.
Ia mendesak Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo untuk lebih aktif turun tangan memeriksa legalitas sejak tahap pengurusan izin hingga pemasaran, serta membuka keterbukaan informasi status perizinan kepada publik.
“Dinas terkait harus langsung turun tangan, jemput bola. Dicek lalu disampaikan kepada masyarakat, ini sudah atau belum selesai, supaya masyarakat tidak tertipu. Masyarakat kan mudah tergiur dengan rumah harga murah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan mencegah kasus serupa terus berulang, Komisi A mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan perumahan bermasalah.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perkim CKTR Sidoarjo berencana membentuk Tim Pengawasan Bangunan yang ditargetkan terealisasi pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.
Tim khusus ini nantinya akan mengawal ketat kepatuhan pengembang pasca-terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mulai dari pengawasan kesesuaian site plan, penyediaan lahan makam, keabsahan legalitas tanah, hingga penuntasan hak-hak mendasar para konsumen.
“Kalau tidak akhir tahun ini, awal tahun besok kami bentuk timnya. Termasuk masalah hak pembeli yang harus diselesaikan,” jelas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Perkim CKTR Sidoarjo Trianto.
Pihaknya mengungkapkan, terdapat 554 kawasan perumahan yang telah berdiri di Sidoarjo.
Dengan jumlah tersebut, pengawasan terhadap pengembang menjadi tantangan tersendiri.
Adapun aspek yang akan menjadi perhatian meliputi kesesuaian tata ruang dan site plan, penyediaan lahan pemakaman, penyelesaian legalitas tanah, serta kelengkapan perizinan pembangunan perumahan.
Selain itu, tim juga akan memastikan pengembang memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, termasuk penuntasan hak pembeli yang selama ini masih menjadi persoalan.
“Termasuk masalah hak pembeli yang harus diselesaikan,” tuntasnya.












