Intisari Berita:
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bergerak cepat mendatangi rumah warga Tambak Wedi, Kenjeran, usai menerima laporan aduan “Lapor Cak Eri” terkait siswa terancam putus sekolah akibat pergeseran desil data kemiskinan.
- Eri menegaskan bahwa data desil tidak boleh kaku menggugurkan intervensi pemerintah kota, mengingat keluarga tersebut tengah tertimpa musibah sakit parah dan pendapatan merosot drastis.
- Pemkot Surabaya menjamin pelunasan SPP siswa hingga lulus kelas 3 SMK serta memperingatkan sekolah swasta agar tidak menarik pungutan tambahan kepada siswa prasejahtera.
Surabaya, Jatim Mandiri — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung ke Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, guna mengintervensi langsung persoalan seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang kesulitan membayar biaya pendidikan akibat persoalan perubahan status desil data sosial. Kunjungan lapangan ini merupakan respons cepat pemerintah kota menindaklanjuti laporan warga yang masuk melalui kanal aduan resmi “Lapor Cak Eri”.
Pelajar kelas 2 SMK tersebut sebelumnya tercatat menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kota Surabaya. Namun, bantuan tersebut terancam berhenti setelah data keluarganya tercatat mengalami perubahan ke desil 6 hingga 10. Menanggapi kondisi tersebut, Eri menegaskan bahwa perubahan desil di atas kertas tidak boleh serta-merta menggugurkan hak warga untuk mendapatkan pertolongan nyata.
“Aku entuk laporan ko wong tuo. Ono anake sing gak iso bayar sekolah. Biasane arek iki entuk beasiswa, tapi perkara desile berubah. Nak desil 6 sampai 10 kan gak oleh dibantu. Tapi aku wis ngomong, desil iki tidak mempengaruhi bantuan yang kita berikan. Awak dhewe delok kenyatane,” tegas Eri Cahyadi dikutip dari akun treadnya, Minggu (8\11\2026).
Fakta Lapangan: Ayah Cuci Darah Rutin, Ibu Derita Kanker Payudara
Kunjungan Eri membuktikan situasi riil keluarga tersebut sangat membutuhkan uluran tangan. Sang ibu, Theresia, tengah berjuang melawan penyakit kanker payudara stadium lanjut yang telah diderita selama 11 tahun dan baru menuntaskan rangkaian 8 kali kemoterapi serta radiasi. Di saat yang sama, sang ayah menderita gagal ginjal kronis yang mengharuskannya menjalani prosedur cuci darah secara rutin dua kali dalam sepekan.
Kondisi medis ganda ini mengakibatkan roda perekonomian keluarga lumpuh. Beban bertambah karena pasangan ini harus menanggung biaya pendidikan untuk dua orang anak, yakni putra sulung yang duduk di bangku kelas 2 SMK dan anak bungsu di kelas 2 SMP. Beruntung, lingkungan RT setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan membebaskan iuran kampung bagi keluarga tersebut.
Melihat kondisi tersebut, jajaran aparatur kelurahan, kecamatan, dan pengurus RT setempat telah bergerak melakukan pendataan ulang. Dari verifikasi faktual lingkungan, keluarga ini direklasifikasi masuk ke dalam kategori prioritas dua intervensi kemiskinan Pemkot Surabaya.
SPP Dijamin Tuntas hingga Kelas 3 dan Pendampingan Kuliah
Kabar melegakan langsung didapat keluarga saat pertemuan berlangsung. Pihak kepala sekolah SMK yang bersangkutan menghubungi langsung via telepon untuk memastikan bahwa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa sebesar Rp300 ribu per bulan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Surabaya hingga tuntas kelas 3.
Wali Kota Eri pun mengapresiasi kepekaan Camat, Lurah, serta pengurus RT yang bertindak taktis sebelum adanya instruksi formal. Eri bahkan berjanji data siswa bersangkutan telah terkunci di sistem Pemkot Surabaya untuk mendapatkan bimbingan pendidikan lanjutan hingga perguruan tinggi.
“Alhamdulillah senengku apa, arek-arek gurung tak perintah ternyata wis ngelakoni wis mlaku. Datamu wis mlebu nang nggone Pemkot. Nanti tak bimbing terus sampai awakmu lulus kuliah,” ungkap Eri.
Peringatan Keras Bagi Sekolah Swasta: Jangan Tarik Pungutan ke Warga Miskin
Terkait persoalan administrasi pendidikan jenjang menengah, Eri menegaskan batas wewenang tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anak Kota Pahlawan. Meski secara regulasi SMA/SMK berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lembaga sekolah swasta tersebut berdiri di Surabaya dan mendidik warga Surabaya.
Eri memastikan bakal memanggil pihak-pihak pengelola sekolah swasta untuk mempertegas komitmen keberpihakan terhadap siswa prasejahtera. Pemkot tidak mentolerir adanya tarikan uang gedung, seragam wajib, maupun biaya penahanan ijazah kepada keluarga yang masuk kategori prioritas miskin.
“Meskipun SMA itu di kewenangan provinsi, tapi mereka kan di Surabaya. Lah kalau itu masuk ke desilnya orang miskin, orang Surabaya, ya ojo mbok tarik maneh. Lek tarik maneh, ya berhadapan karo Wali Kota,” tandas Eri dengan tegas.
Bantuan Berkelanjutan Melalui Program Padat Karya Benang Mas
Selain menjamin biaya pendidikan, Pemkot Surabaya menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar keluarga mandiri secara finansial. Eri menginstruksikan jajaran kelurahan untuk mengajak keluarga Theresia bergabung ke sentra padat karya “Benang Mas” yang berlokasi di Tambak Wedi.
Program padat karya pemotongan kain ini dinilai fleksibel bagi kondisi kesehatan keluarga. Eri mencontohkan keberhasilan sejumlah pekerja rentan dan disabilitas di sentra tersebut yang mampu mengantongi penghasilan mandiri antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per bulan.
Langkah intervensi komprehensif ini menegaskan komitmen Surabaya dalam mengedepankan asas gotong royong. Menurut Eri, optimalisasi APBD di bidang pendidikan, kesehatan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) hanya akan sukses bila didukung partisipasi aktif seluruh warga dan aparatur lingkungan.
