Intisari Berita:
Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso serap aspirasi warga Tambak Asri, Morokrembangan dalam agenda reses perdana.
Warga desak pembangunan SMA Negeri baru dan jembatan penyeberangan untuk gantikan eretan perahu yang kerap lumpuh saat air pasang.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menerima langsung berbagai keluhan dan aspirasi warga saat menggelar agenda reses perdana di kawasan Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Surabaya, pada Senin (27/7/2026).
Kehadiran wakil rakyat ini disambut hangat oleh masyarakat setempat, mengingat momen ini menjadi kali pertama anggota DPRD Jatim turun langsung menyerap aspirasi di wilayah tersebut. Rangkaian acara diawali dengan bakti sosial berupa pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga sebelum dilanjutkan dengan forum dialog interaktif.
Keluhkan Akses SMAN dan Kendala Zonasi Sekolah
Dalam forum dialog tersebut, persoalan di sektor pendidikan menjadi salah satu poin krusial yang disampaikan oleh para orang tua murid. Warga mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mendirikan sekolah menengah atas negeri (SMAN) baru di kawasan Morokrembangan.
Selama ini, jarak geografis Tambak Asri menuju SMA negeri terdekat dinilai cukup jauh. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lulusan SMP di kawasan padat penduduk ini gugur saat mendaftar lewat jalur sistem domisili/zonasi.
“Dan tadi banyak aspirasi baik dari sektor pendidikan, sektor pelayanan kesehatan yang harus jauh lebih baik. Lalu juga mungkin terkait infrastruktur di sini, bagaimana kita butuh penyambung jembatan agar akses pergerakan masyarakat jauh lebih cepat dan lebih aman,” kata Cahyo usai reses di Tambak Asri, Morokrembangan.
Minim Infrastruktur: Terisolasi Saat Air Pasang
Selain masalah zonasi sekolah, warga Tambak Asri mengeluhkan minimnya infrastruktur konektivitas. Untuk mendukung mobilitas harian, masyarakat hingga kini masih bergantung pada sarana transportasi perahu penyeberangan tradisional (eretan).
Ketergantungan pada perahu kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial warga, terutama saat kondisi air laut sedang pasang yang mengakibatkan layanan penyeberangan terpaksa dihentikan sementara demi keselamatan. Oleh karena itu, pembangunan jembatan penyeberangan permanen menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.
Pemetaan Kewenangan dan Pengawalan Usulan
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Cahyo menegaskan bahwa pihaknya akan memetakan seluruh poin masukan masyarakat berdasarkan hierarki kewenangan pemerintah—baik tingkat Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Pusat.
Ia berkomitmen mengawal setiapusulan tersebut agar masuk dalam prioritas pembangunan instansi teknis terkait.
“Ini tentu menjadi perhatian kita. Akan kita kaji apakah ini kewenangan pemerintah kota, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat dan lain sebagainya. Dan akan kami teruskan agar masyarakat betul-betul mendapatkan harapan adanya kebaikan yang jauh lebih baik, pelayanan yang jauh lebih baik dari pemerintah kepada mereka,” tegas politisi asal Surabaya tersebut.
