- Pemerintah mempercepat integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSE) lewat kolaborasi lintas 18 kementerian dan lembaga negara demi menekan salah sasaran bansos.
- Kepala BPS Jakarta Utara Theresia Parwati menegaskan pembaruan data berkala krusial menghapus problem inclusion dan exclusion error bantuan sosial.
- Hingga 10 Juli 2026, DTSE telah merekam 290 juta data individu dan 93 juta keluarga yang terintegrasi dari Regsosek, sensus resmi, Dukcapil, hingga BPJS.
Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah Republik Indonesia kian mengintensifkan akselerasi transformasi digital tata kelola data sosial dan ekonomi nasional. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui perumusan dan integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSE), sebuah basis data terpadu, akurat, serta dinamis yang diproyeksikan menjadi rujukan tunggal kebijakan publik sekaligus solusi permanen dalam menekan risiko penyaluran bantuan sosial (bansos) yang keliru sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara, Theresia Parwati, menegaskan bahwa perancangan ekosistem DTSE merupakan ikhtiar kolaboratif lintas sektor yang tidak bertumpu pada satu instansi tunggal. Skema integrasi skala masif ini menyatukan simpul kerja sama dari 18 kementerian dan lembaga pemerintah, di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta BPS di tingkat pusat hingga daerah.
Sinergi multisektoral tersebut dirancang khusus untuk mengikis fragmentasi basis data yang selama ini terpisah-pisah di berbagai kementerian, sehingga pembuat kebijakan dapat memantau profil sosio-ekonomi masyarakat secara utuh dan tepat waktu (*real-time*).
Penyatuan Sumber Data Primer: Mengikis Hambatan Fragmentasi Regulasi
Arsitektur DTSE menghimpun dan menyinkronkan rekaman data dari beragam sumber primer terpercaya yang selama ini beroperasi secara sektoral. Cakupan integrasi instrumen tersebut meliputi:
- Hasil survei dan sensus berkala resmi pemerintah, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Sensus Ekonomi.
- Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang mendokumentasikan kondisi demografi dan profil kesejahteraan rumah tangga secara mendalam.
- Data catatan kependudukan administratif dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
- Basis data kepesertaan jaminan sosial nasional dari BPJS Kesehatan dan program proteksi ketenagakerjaan lainnya.
Melalui konsolidasi platform tunggal ini, aparatur negara mampu merekonstruksi profil individu maupun unit keluarga secara presisi, mencakup indikator mata pencaharian, riil pendapatan, jangkauan fasilitas kesehatan, hingga derajat kemiskinan relatif di setiap wilayah.
Solusi Konkret Melawan Ancaman Inclusion dan Exclusion Error
Selama bertahun-tahun, distorsi distribusi jaring pengaman sosial kerap terganjal oleh dua anomali teknis utama, yakni inclusion error dan exclusion error. Kondisi inclusion error terjadi saat kelompok mampu yang tidak memenuhi kriteria justru terdaftar sebagai penerima bantuan, sedangkan exclusion error menyebabkan warga miskin yang paling rentan justru luput dari bantuan akibat ketidakakuratan data lapangan.
Theresia Parwati menggarisbawahi bahwa kehadiran DTSE sengaja dibangun untuk memangkas potensi kedua ketimpangan administratif tersebut secara radikal.
“Dengan data tunggal yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, kita bisa lebih tepat dalam menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga anggaran negara digunakan secara optimal dan tidak ada yang terlewat,” terang Theresia pada Selasa (27/10/2026).
Capaian 290 Juta Individu dan Skema Pemutakhiran Berkelanjutan
Hingga pencatatan per 10 Juli 2026, sistem DTSE telah sukses merekam sebanyak 290 juta data individu serta 93 juta data keluarga di seluruh penjuru Indonesia. Angka tersebut tidak bersifat statis, melainkan diperbarui secara periodik guna merekam dinamika riil yang berlangsung di masyarakat, seperti:
- Peristiwa vital kelahiran dan kematian penduduk.
- Mutasi perpindahan domisili antardaerah.
- Pergeseran status ketenagakerjaan dan pendapatan ekonomi.
- Fluktuasi kepesertaan dalam program jaminan sosial masyarakat.
Kelangsungan siklus verifikasi berkala inilah yang menjamin data DTSE tetap presisi sebagai fondasi kalkulasi anggaran belanja negara serta evaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan daerah.
Pondasi Menuju Tata Kelola Digital, Smart City, dan Pembangunan Berkelanjutan
Kehadiran platform DTSE melampaui sekadar tertib administrasi birokrasi semata, melainkan metamorfosis tata kelola pemerintahan menuju kepemimpinan berbasis data empiris (data-driven governance). Melalui sistem terpadu, pemerintah diharapkan lebih lincah dan responsif dalam memitigasi isu ketimpangan ekonomi, ancaman perubahan iklim, hingga percepatan era ekonomi digital.
Pada masa mendatang, pangkalan data DTSE dipersiapkan sebagai jangkar utama implementasi program Desa Digital, inisiatif Kota Cerdas (Smart City), serta perwujudan ekosistem tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.
