Intisari Berita:
- Sidang perkara dugaan korupsi Dinas ESDM Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya mengungkap adanya pungutan liar penerbitan Berita Acara (BA) Persetujuan Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per izin.
- Saksi konsultan PT Madava, Fatkhi Mubarok, menyebut terdakwa Hermawan mematok uang percepatan pengesahan izin dan menjadi salah satu penandatangan formulir BA.
- JPU Kejati Jatim menghadirkan 13 saksi guna mendalami alur perizinan IUP, eksplorasi, hingga SIPPAT yang turut menyeret terdakwa Aris Mukiyono dan Ertika Dinawati.
Surabaya, Jatim Mandiri — Tabir praktik pungutan tidak resmi dalam rantai pengurusan izin teknis di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kian terkuak di meja hijau. Fakta tersebut mencuat dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga terdakwa, yakni Aris Mukiyono, Ertika Dinawati, dan Hermawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan majelis hakim, saksi Fatkhi Mubarok selaku konsultan perizinan dari PT Madava membeberkan adanya kewajiban setoran dana berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta hanya untuk mencetak dokumen Berita Acara (BA) Persetujuan. Selain tarif penerbitan berkas, terdakwa Hermawan turut disebut secara aktif meminta biaya tambahan sebagai pelicin guna mempercepat keluarnya pengesahan izin pemohon.
Keterangan gamblang Fatkhi tersebut menjadi bagian dari agenda pemeriksaan maraton terhadap 13 orang saksi yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Korps adhyaksa mendalami mekanisme prosedural pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin eksplorasi, hingga Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
Modus Cetak BA Persetujuan: Bayar Dulu Baru Dokumen Diprint
Fatkhi menegaskan bahwa pungutan penerbitan BA Persetujuan bukanlah kasus kasuistis baru, melainkan telah menjadi pola baku yang berlangsung lama dalam birokrasi pengurusan izin di Dinas ESDM Jatim. Besaran angka setoran pun tidak memiliki dasar tarif resmi, melainkan ditentukan langsung secara sepihak oleh aparatur dinas.
“Jumlahnya, yang menentukan pihak Dinas ESDM sendiri,” ungkap Fatkhi saat bersaksi di muka persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya.
Ia menguraikan, berkas BA Persetujuan merupakan prasyarat mutlak yang wajib dikantongi pemohon agar tahapan legalitas izin dapat berlanjut. Namun secara teknis di lapangan, lembar formulir BA tersebut sengaja ditahan dan baru dicetak oleh petugas setelah uang setoran diserahkan.
Dokumen itu umumnya memuat dua hingga tiga tanda tangan pejabat atau pegawai dinas terkait, di mana salah satunya merupakan pejabat setingkat kepala bidang (Kabid). Saksi menyebut nama terdakwa Hermawan sebagai salah satu figur yang kerap membubuhkan paraf dan tanda tangan pengesahan dalam lembaran dokumen tersebut.
“Biasanya yang bertanda tangan di formulir BA itu dua hingga tiga orang, salah satunya setingkat kepala bidang. Di formulir itu tidak ada tanda tangan kepala dinas,” jelas Fatkhi merinci alur validasi dokumen.
Hermawan Disebut Minta Biaya Percepatan, Aliran Dana Belum Terendus
Penyimpangan tak berhenti pada biaya cetak berkas administrasi. Fatkhi mengungkapkan adanya permintaan dana pelicin tambahan yang dikondisikan untuk memangkas durasi birokrasi perizinan. Dalam pengakuannya, Hermawan menjadi sosok yang menagih uang percepatan tersebut kepada pihak pengurus berkas.
Kendati demikian, saksi mengaku tidak mengerti muara akhir perputaran uang pelicin tersebut, termasuk apakah dana percepatan mengalir ke pucuk pimpinan kepala dinas atau dinikmati kelompok tertentu.
Fatkhi turut memaparkan simulasi kontrak jasa konsultasi yang ditangani PT Madava saat mengurus SIPPAT milik PT Gajahmada Plastik dengan nilai pagu kontrak Rp26 juta. Besaran paket tersebut sudah mencakup jasa keahlian konsultan, kompilasi dokumen teknis persyaratan, pengujian debit air (pumping test), hingga dokumentasi visual menggunakan kamera sumur.
Meski demikian, di luar pos operasional resmi tersebut, selalu terselip biaya ekstra sekitar Rp3 juta untuk meloloskan BA Persetujuan, sebagaimana yang juga pernah dibayarkan PT Madava ketika menangani perizinan PT Nesia.
Menjawab pertanyaan JPU mengenai asal-usul pembiayaan BA, Fatkhi menerangkan bahwa biaya tersebut dipotong langsung dari nilai kontrak global klien tanpa dirinci ke dalam klausul penawaran.
“Kami tidak pernah merincikan satu per satu item pengeluaran di dalam kontrak. Pemohon izin hanya mengatakan bahwa segala kelengkapan berkaitan dengan perizinan dapat kami bantu dan klien hanya berharap izin dapat keluar. Para pemohon itu taunya beres,” tuturnya.
Pungutan Sasar Izin Sumur Dalam, Saksi Akui Tak Kenal Aris Mukiyono
Berdasarkan pengakuan saksi, kewajiban pelampiran BA Persetujuan berbayar tersebut secara regulasi teknis hanya diberlakukan bagi pemohon izin sumur kategori dalam, sedangkan pengeboran sumur dangkal atau biasa tidak memerlukan dokumen tersebut. Sejumlah korporasi yang sempat menggunakan jasa konsultasi PT Madava pada medio 2021 antara lain PT Luxurindo dan Gajahmada Hotel Lumajang.
Terkait keterlibatan pucuk pimpinan, Fatkhi menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan relasi maupun mengenal terdakwa Aris Mukiyono. Ia menyatakan tidak pernah mendengar langsung adanya permintaan setoran uang yang diatribusikan untuk diserahkan ke tangan Aris.
Guna membuktikan konstruksi perkara korupsi perizinan tambang dan air tanah ini secara utuh, JPU Kejati Jatim turut memeriksa 12 saksi lainnya secara bergiliran. Keduabelas saksi tersebut adalah:
- Totok Wahyudi
- Arianto
- Yudi Handoyo
- Khosin Firdaus
- Muchlis Hendra
- Sandi Nandya
- Soirul Ashari
- Adi Suryanto
- Indah Ariani
- Khozinatul Asror
- Nanik Usmaningsih
- Yusuf Novaldo
Rangkaian kesaksian para saksi tersebut memperkuat indikasi adanya praktik transaksional terstruktur di tubuh dinas perizinan energi, di mana kewenangan legalitas teknis diperjualbelikan demi keuntungan materiil di luar ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
