Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Hasil akhir boleh mulus, namun proses pengerjaannya meninggalkan catatan merah.
Proyek perbaikan dan pengaspalan ulang (overlay) di ruas Jalan Pahlawan hingga Batas Kota Sidoarjo–Krian atau pertigaan Cemengkalang menuai sorotan tajam.
Meski pengendara kini dapat menikmati permukaan jalan yang rata di kawasan Jalan Pahlawan, pelaksanaan proyek di depan Gelora Delta (GOR) Sidoarjo sempat memicu kemacetan parah dan mengabaikan standar keselamatan kerja serta keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, proyek infrastruktur ini merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didanai melalui APBD Provinsi Jatim, di bawah kendali Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Surabaya, Dinas PU Bina Marga Jatim.
Proyek teknis ini menggunakan metode pengupasan aspal Cold Milling Machine (CMM) dan overlay, yang pengadaannya melalui skema e-purchasing katalog elektronik, mencakup perbaikan perkerasan jalan hingga pembangunan saluran drainase dari depan Lippo Plaza sampai Rumah Pompa Sidoarjo.
Namun, pengaspalan yang dikebut di sepanjang akses depan GOR Sidoarjo pada Jumat (6/11/2026) lalu dilakukan di tengah padatnya arus kendaraan tanpa memasang papan nama proyek sejak hari pertama, serta mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan lalu lintas.
Ketiadaan papan informasi ini membuat publik kesulitan mengakses rincian anggaran, volume pekerjaan, maupun identitas resmi kontraktor.
Sikap tertutup kian terasa saat awak media mencoba mengonfirmasi pihak pelaksana di lokasi.
Pelaksana Lapangan, Ferri, terkesan menghindari pertanyaan wartawan terkait legalitas serta penanggung jawab teknis proyek.
“Saya ini cuma staf di lapangan. Pimpinan saya namanya Pak Hanif dari Surabaya, untuk PT-nya nama Cipta Karya,” kata Ferri singkat sembari bergegas menghindar dari kerumunan jurnalis di lokasi pengerjaan, Minggu (8/11/2026).
Lemahnya pengawasan teknis dari instansi pemilik program ini mendapat tanggapan langsung dari perwakilan Dinas PU Bina Marga Jatim, Nursul.
Ia mengakui bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan instruksi tegas kepada kontraktor agar mematuhi aturan keselamatan dan transparansi.
“Dari pihak pemerintah, kami sudah meminta dan mengingatkan penyedia jasa untuk menyediakan alat pengaman jalan yang dilengkapi lampu peringatan malam serta memasang papan nama proyek. Pihak pelaksana bilangnya iya-iya, tetapi faktanya di lapangan tidak ada dan tidak dipasang,” ungkap Nursul dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan pada Minggu (8/11/2026), pembiaran terhadap pelanggaran SOP keselamatan dan ketiadaan transparansi papan informasi selama pengerjaan masih berlangsung.
Hal ini menjadi evaluasi serius bagi pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Delta.
