Surabaya, Jatim Mandiri
KPK memeriksa sembilan pejabat pertanahan, delapan di antaranya dari Jatim, untuk mendalami dugaan setoran kepada pejabat Kementerian ATR/BPN terkait layanan pertanahan. Pemeriksaan berlangsung di Surabaya dan Jakarta, Selasa (10/11).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami dugaan aliran uang kepada pejabat di tingkat atas. “(Terkait dugaan) setoran ke atas,” ujar Budi kepada wartawan seperti dikutip Antara, Selasa (10/11).
Penyidik juga meminta keterangan para saksi untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan sejumlah kantor pertanahan. “Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah,” jelas Budi.
Delapan saksi diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jatim, Surabaya. Mereka terdiri atas Rarif Setiawan, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Gresik; Wida Rahardian Aji, Kakantah Surabaya I; dan Agung Basuki, Kakantah Surabaya II.
Agung sebelumnya menjabat Kakantah Kabupaten Lamongan pada 2025 hingga Mei 2026. Saksi lainnya adalah Nursuliantoro, Kakantah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, Nasep Vandi Sulistyo, Kakantah Kabupaten Situbondo yang juga pernah menjabat di Banyuwangi; Mateus Joko Slameto, Kakantah Kabupaten Mojokerto; dan Istanto Nurhidayat, Kakantah Kabupaten Malang.
Saksi kedelapan, M. Sochib Lutfi, merupakan Kakantah Kabupaten Jember. Sementara itu, Budi Kristiyana diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Budi Kristiyana merupakan mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Mereka adalah Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung, Kakantah Kabupaten Bogor I; serta Adrianto Pitojo Adi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
Tersangka lainnya adalah Rizal Pahlevi, pihak swasta yang diduga menjadi perantara Summarecon; Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen; Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, pengurus DPP Partai Golkar; serta Erwin dan Muhammad Fakhry. (ant/ibn)
