Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah belum akan menjalankan program konversi kompor LPG ke kompor listrik dalam waktu dekat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, program tersebut masih berada pada tahap uji coba untuk mengukur efisiensi, pola konsumsi listrik, hingga kelayakan penerapannya sebelum diputuskan menjadi kebijakan nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pengujian dilakukan bersama sejumlah pihak guna memperoleh data yang komprehensif sebelum program dijalankan secara luas.
“Ini baru dites. Kita baru melakukan pengujian kompor listrik di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSP). Kami bekerja sama dengan PLN serta sejumlah perguruan tinggi seperti UGM dan ITB,” ujar Eniya di Jakarta, Senin (20/07).
Dalam keterangannya yang diambil dari Antara, Kementerian ESDM juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menguji berbagai jenis kompor listrik. Pengujian tersebut meliputi tingkat efisiensi energi, kebutuhan konsumsi listrik rumah tangga, hingga estimasi biaya penggunaan setiap bulan.
Hasil pengujian itu nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menghitung kebutuhan daya, biaya operasional, serta menyusun konsep implementasi program sebelum dibahas bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Jadi tes itu sedang kita lakukan sekarang. Perbedaan berbagai kompor listrik, kemudian efisiensinya seperti apa. Berdasarkan hasil itu nanti kami hitung konsumsi listrik per bulan, perkiraan biayanya, lalu konsep programnya akan kami bahas terlebih dahulu dengan Pak Menteri,” jelas Eniya.
Wacana penggunaan kompor listrik kembali mencuat setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan rencana penyediaan kompor listrik berdaya di bawah 900 volt ampere (VA) untuk rumah tangga sebagai bagian dari upaya konversi penggunaan LPG.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara.
Meski demikian, gagasan konversi kompor gas ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah dirancang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan implementasinya dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat yang saat itu masih berada dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Belakangan, usulan tersebut kembali mengemuka ketika harga energi dunia melonjak akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Saat itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong pemerintah mempercepat transisi menuju kompor listrik.
Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya anggaran subsidi impor LPG yang terus meningkat. Selain itu, harga LPG juga sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia sehingga berpotensi membebani keuangan negara.
Melalui serangkaian uji coba yang sedang berlangsung, pemerintah berharap dapat memperoleh model kompor listrik yang paling efisien, ekonomis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelum kebijakan konversi diterapkan secara nasional.
