Yogyakarta, Jatimmandiri.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan perubahan desil masyarakat masih dimungkinkan apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan data desil yang dinilai belum mencerminkan kondisi ekonomi mereka saat ini. Ketidaksesuaian tersebut dapat disampaikan melalui kanal yang telah disediakan untuk kemudian dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
“Dengan demikian, masyarakat yang berdasarkan kondisi faktual memang memenuhi kriteria dapat tetap memperoleh bantuan sesuai ketentuan,” kata Endang dalam Temu Media terkait Indikator Strategis di Yogyakarta, Senin (24/8).
Menurutnya, proses pemutakhiran data menjadi hal penting karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat mengalami perubahan. Data yang sebelumnya sesuai dengan keadaan seseorang belum tentu selalu menggambarkan kondisi terkini.
Endang menjelaskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem yang digunakan untuk mendata masyarakat. Dalam prosesnya, pengisian dan pemutakhiran data juga melibatkan manusia sehingga tetap terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian.
Selain itu, pemerintah menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) dalam proses pemodelan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Metode tersebut juga memiliki keterbatasan sehingga perlu dilengkapi dengan proses verifikasi.
Menurut Endang, verifikasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sampling error maupun non-sampling error (NSE). Saat ini proses verifikasi terus dipercepat agar data yang digunakan pemerintah semakin akurat.
“Yang utama adalah memastikan data yang dihasilkan benar dan berkualitas. Hal tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan seluruh pihak terkait untuk saling memperkuat kualitas data,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data, baik terkait kondisi ekonomi maupun desil, dapat menyampaikannya melalui kanal yang telah disediakan pemerintah.
Laporan tersebut nantinya menjadi bahan untuk melakukan verifikasi kembali. Apabila hasil verifikasi menunjukkan kondisi faktual masyarakat berbeda dengan data sebelumnya, maka pemutakhiran dapat dilakukan.
Langkah tersebut penting karena data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Dengan data yang lebih akurat, bantuan diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria.
Namun, Endang mengingatkan akses terhadap program bantuan, termasuk bantuan pendidikan maupun beasiswa, tetap mengikuti mekanisme dan persyaratan masing-masing program.
“Sementara untuk akses terhadap program bantuan atau beasiswa lainnya, mekanisme dan persyaratan masing-masing program tetap perlu diperhatikan, dengan menggunakan hasil verifikasi kondisi masyarakat sebagai salah satu dasar pendukung,” katanya.
Terkait bantuan pendidikan, Endang menyebut Program Indonesia Pintar (PIP) juga masih terus dilaksanakan melalui tahap pertama dan tahap kedua.
Karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya belum tercermin dalam data tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa mereka kehilangan hak atas program bantuan. Verifikasi dan pemutakhiran data tetap menjadi bagian dari proses untuk memastikan kondisi masyarakat dapat tergambar secara lebih tepat.
BPS DIY juga mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kualitas data. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dinilai perlu bekerja bersama agar data yang digunakan dalam berbagai kebijakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Menurut Endang, persoalan data bukan hanya menyangkut angka, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.
“Yang terpenting saat ini adalah bersama-sama mencari solusi dan memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” katanya.
Dengan proses verifikasi dan pemutakhiran yang terus dilakukan, perubahan desil tetap dimungkinkan apabila terdapat bukti bahwa kondisi faktual masyarakat memang berbeda dari data sebelumnya.
