Semarang, Jatim Mandiri – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan telah memiliki 68.807 agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berperan membantu warga mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran bantuan sosial. Keberadaan para agen ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur menjelaskan bahwa para agen Perlinsos berasal dari beragam latar belakang, mulai dari kader dasa wisma, perangkat desa, polisi, tentara, pegawai pemerintah daerah, lurah, hingga masyarakat umum. Pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam pemutakhiran data mandiri peserta Perlinsos agar data penerima bantuan sosial selalu akurat dan terkini.
Melalui portal https://perlinsos.kemensos.go.id/, warga bisa secara mandiri mengecek kelayakan data calon penerima bantuan sosial 2027. Pengaktifan data Perlinsos bertujuan menyaring kelayakan penerima bantuan, di antaranya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan data hingga Senin (12/10), sebanyak 662.529 kepala keluarga (KK) telah didaftarkan melalui portal Perlinsos dari total 13.350.232 KK di Jateng. Angka tersebut menunjukkan masih terbuka lebar kesempatan bagi jutaan KK lainnya untuk melakukan pendaftaran dan pengecekan data secara mandiri.
Untuk mengakses data Perlinsos, warga membutuhkan dua hal, yakni ponsel pintar dan KTP elektronik yang telah terhubung dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan kedua perangkat tersebut, warga dapat mengecek kelayakan data sekaligus mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial pada 2027.
Imam menjelaskan pengajuan melalui portal Perlinsos Kemensos RI akan diverifikasi melalui pencocokan data kependudukan dan sejumlah basis data terkait. Data verifikasi tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), kepemilikan kendaraan pada Korlantas Polri, data pelanggan PLN, serta data aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
“Proses ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Hal ini juga selaras dengan arahan Gubernur Ahmad Luthfi,” katanya. Imam juga menegaskan masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun untuk proses pendaftaran maupun pengecekan data.
“Digitalisasi ini bertujuan agar pada 2027 tidak ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan sosial tertinggal, atau tidak mendapat akses terhadap bansos,” katanya. Bagi keluarga miskin yang tidak memiliki ponsel pintar, pendaftaran tetap bisa dilakukan melalui agen Perlinsos yang tersebar di berbagai daerah.
“Siapa pun bisa menjadi agen Perlinsos. Mereka bisa mendaftarkan tetangga kanan-kiri, saudara, atau orang lain, bahkan yang tinggal di kabupaten dan provinsi lain. Ini menunjukkan kepedulian kita terhadap perlindungan sosial,” katanya. Mereka yang ingin menjadi relawan agen Perlinsos bisa mendaftarkan diri melalui https://agent-perlinsos.kemensos.go.id/. “Mudah-mudahan dengan kerelaan hati masyarakat menjadi agen Perlinsos bisa membantu tetangga dan masyarakat umum. Dengan begitu, seluruh masyarakat Jateng yang layak menerima bantuan sosial dapat terdata dan diusulkan untuk memperoleh bantuan pada 2027,” katanya.
