Surabaya, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan tersebut, seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot Surabaya saat ini tengah menjalani proses pelelangan dan akan digantikan secara bertahap dengan kendaraan listrik.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional yang terus meningkat.
“Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik,” ujar Eri Cahyadi, Kamis (25/6/2026).
Selain mengganti kendaraan roda empat, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk mendukung kegiatan lapangan yang tidak membutuhkan kendaraan berkapasitas besar.
Menurut Eri, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi belanja daerah agar tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM non-subsidi.
Meski demikian, tidak seluruh kendaraan operasional dapat dialihkan ke energi listrik dalam waktu dekat. Beberapa armada pelayanan publik masih bergantung pada bahan bakar solar untuk menjalankan tugasnya.
Armada tersebut meliputi truk pengangkut sampah, kendaraan operasional sungai, alat pengerukan, hingga mobil pemadam kebakaran yang setiap hari digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar kendaraan pelayanan publik tersebut dapat memperoleh akses BBM subsidi.
“Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi,” jelasnya.
Eri mengungkapkan bahwa sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan BBM subsidi. Sementara pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian terkait.
Pemkot Surabaya menilai dukungan BBM subsidi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan layanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi meningkatkan biaya operasional pemerintah daerah.
Dengan adanya dukungan tersebut, pemerintah kota berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
“Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari,” pungkas Eri.
Langkah transisi menuju kendaraan listrik ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya dalam mendukung pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
