Surabaya, Jatimmandiri.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat implementasi program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital. Melalui sosialisasi intensif, ribuan kepala keluarga (KK) ditargetkan segera terdata dalam sistem tersebut.
Sosialisasi digelar di Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lantai 3, Kamis (18/6/2026), dan diikuti para camat serta lurah se-Kota Surabaya.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, serta dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan platform hasil kolaborasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Aplikasi ini nantinya menjadi pintu utama pendaftaran penerima bantuan sosial (bansos), khususnya program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ke depan, proses pengajuan bansos tidak lagi melalui tahapan berjenjang seperti RT, RW, hingga musyawarah kelurahan. Semua akan langsung melalui aplikasi Perlinsos Digital,” jelas Eddy.
Ia menegaskan, sistem baru ini memanfaatkan data biometrik berbasis data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.
Teknologi tersebut diyakini mampu meminimalkan kesalahan sasaran, baik berupa warga miskin yang tidak terdata maupun penerima bantuan yang sebenarnya tidak berhak.
Selain itu, sistem Perlinsos Digital telah terintegrasi dengan delapan lembaga negara, seperti Korlantas Polri untuk data kendaraan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kepemilikan tanah, hingga data pelanggan PLN.
Integrasi ini memastikan ASN aktif maupun pensiunan tidak dapat mengakses bantuan sosial.
“Dengan sistem digital ini, tidak ada lagi praktik titip-menitip. Semua berbasis data yang valid dan transparan,” tegasnya.
Di Surabaya, pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, bagi warga yang mengalami keterbatasan akses teknologi, Pemkot juga menyiapkan agen layanan.
Sebanyak 12.741 agen telah disiapkan, terdiri dari camat, lurah, ketua RT/RW, kepala OPD, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila.
Mereka ditugaskan untuk mendata seluruh KK di wilayah masing-masing, dengan prioritas pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5.
Dalam implementasinya, sistem ini tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Para agen hanya dapat melihat jumlah warga yang berhasil didaftarkan tanpa mengakses detail identitas secara menyeluruh.
Menariknya, sistem juga menyediakan fitur sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil verifikasi digital dengan kondisi riil di lapangan.
Warga dapat mengajukan keberatan dengan melampirkan data pendukung untuk proses verifikasi ulang.
Eddy menargetkan proses pendaftaran berbasis Kampung Pancasila mulai berjalan penuh pada Senin (22/6/2026) dan rampung pada Selasa (7/7/2026).
“Kami meminta camat dan lurah segera mengedukasi serta mengawal RT/RW agar proses migrasi ke sistem digital ini berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam sesi praktik, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Antiek Sugiharti, turut memandu langsung proses pendaftaran. Suasana berlangsung interaktif dengan pendampingan teknis bagi peserta yang mengalami kendala.
Setelah berhasil masuk ke aplikasi, para camat dan lurah otomatis terdaftar sebagai agen resmi yang memiliki kewenangan mendaftarkan warga penerima bantuan.
Proses pendaftaran juga dilengkapi teknologi pemindaian wajah untuk memastikan validitas data. Warga yang didaftarkan harus melalui proses verifikasi biometrik hingga indikator sistem menunjukkan hasil valid.
“Pemindaian wajah ini penting untuk memastikan data benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Antiek.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Surabaya berharap proses distribusi bantuan sosial menjadi lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu memangkas birokrasi yang selama ini dinilai panjang.
