MALANG – Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengapresiasi penguatan APBD yang dinilai mampu menjaga 12.820 PPPK dari ancaman PHK di tengah pemangkasan transfer pusat. Menurut Darmadi, peningkatan PAD hingga sekitar Rp1,5 triliun turut memperkuat kemampuan Pemkab Malang membiayai belanja pegawai dan menjaga keberlanjutan tenaga PPPK.
“Alhamdulillah, di sini aman, yang penting, PPPK dan honorer selamat dulu, dan kami lega karena Pak Bupati (HM Sanusi MM) sudah menjamin tak ada PHK,” ungkap Darmadi, Rabu (19/8).
Dia menjelaskan, anggaran Pemkab Malang tahun ini mendapat pemangkasan sekitar Rp644 miliar dari pemerintah pusat, dari alokasi rutin yang sebelumnya mencapai Rp3,5 triliun.
Kondisi itu dinilai dapat meningkatkan tekanan fiskal daerah, terutama setelah adanya penambahan pegawai yang harus diimbangi kemampuan keuangan daerah. “Namun demi menyelamatkan nasib 12.820, APBD diperkuat,” tegas Darmadi seperti dikutip tribunnews.com.
Darmadi menilai peningkatan PAD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan APBD Kabupaten Malang. PAD itu disebut telah mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
“Itu artinya, menyelamatkan nasib 12.820 pegawai PPPK karena dari PAD itu sudah cukup buat bayar gaji, sebab ambang batas 30 persen setara dengan Rp1,6 triliun dari kekuatan APBD Rp5,4 triliun,” tutur Darmadi.
Ia mengapresiasi Kepala Bapenda Kabupaten Malang Dr. Made Arya Wedanthara yang dinilai berperan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Apresiasi juga disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang Abdulloh Satar terhadap tata kelola APBD di bawah arahan Kepala BKAD Yetty Nurhayati.
Satar menilai optimalisasi aset daerah turut membantu meningkatkan pendapatan. Salah satunya melalui lelang kendaraan dinas dan besi bekas bongkaran proyek yang menghasilkan sekitar Rp1,4 miliar.
Penguatan pendapatan dan optimalisasi aset tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya Pemkab Malang menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. (*/ibn)
