Lamongan, jatimmandiri.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, terhenti selama dua pekan, mulai 5 hingga 19 Oktober 2026.
Kondisi ini berdampak terhadap siswa di empat lembaga pendidikan, yakni SDN Jetis 3, TK Kartika IV-46, SMPN 2 Lamongan, dan SMP Aplikatif Lamongan yang tidak lagi menerima layanan makanan bergizi tersebut.
Terhentinya program unggulan pemerintah ini memunculkan polemik terkait penyebab berhentinya operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Sidokumpul. Persoalan semakin menjadi perhatian setelah beredar laporan tertanggal 28 Oktober 2026 yang menyebutkan bahwa operasional SPPG Sidokumpul dihentikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, Kepala SPPG Sidokumpul, Agustina Nurul Herdian, membantah adanya keputusan pemberhentian dari BGN. Ia menyebut persoalan utama justru berasal dari kendala administrasi dan sistem pencairan dana di tingkat pusat.
Menurut Agustina, persoalan bermula dari tidak cairnya dana operasional selama tujuh pekan, sejak awal September hingga pekan kedua Oktober 2026.
Kendala tersebut diduga berkaitan dengan kesalahan penginputan data Virtual Account (VA) BRI oleh sysadmin BGN pusat. Akibatnya, data nomor telepon seluler, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat surat elektronik tidak sesuai sehingga proses penerimaan kode One-Time Password (OTP) untuk aktivasi akun mengalami hambatan.
Terhentinya distribusi MBG pun menimbulkan keresahan di kalangan sekolah penerima manfaat.
Penanggung Jawab (PIC) MBG SDN Jetis 3, Laura Patresia, mengungkapkan bahwa tidak berjalannya program tersebut berdampak langsung terhadap siswa dan orang tua.
“Dampaknya sangat luas dan besar. Wali murid mengeluhkan karena anak-anak tidak lagi mendapatkan makanan. Banyak yang bertanya, kapan program ini kembali berjalan,” ujar Laura saat ditemui di ruang guru, Jumat (6/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Laura didampingi tim PIC MBG SDN Jetis 3 Lamongan, Mita Indah Risdianti dan Nurul Ita Wulansari.
Laura menjelaskan, selama program MBG berjalan, kehadiran makanan bergizi cukup membantu siswa. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, variasi menu dan penyediaan sayuran segar juga mendapat respons positif dari para siswa.
Namun, sejak distribusi terhenti, orang tua kembali harus menyiapkan bekal makanan bagi anak-anak mereka. Kondisi ini cukup menyulitkan sebagian wali murid yang sehari-hari memiliki kesibukan bekerja.
Pihak sekolah juga mempertanyakan ketidakmerataan pelaksanaan program. Sebab, di tengah terhentinya distribusi MBG di sekolah mereka, terdapat sekolah lain yang masih menerima layanan tersebut.
“Program Presiden ini sudah bagus, jangan sampai persoalan membuat siswa kehilangan haknya,” tegas Laura.
Kepala SPPG Sidokumpul Bantah Diberhentikan BGN
Menanggapi polemik tersebut, Agustina Nurul Herdian yang juga menjabat sebagai Koordinator Kecamatan Senior SPPI Badge 1 memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tidak pernah menerima surat resmi pemberhentian operasional SPPG Sidokumpul dari BGN.
Menurutnya, penghentian sementara operasional merupakan keputusan yang diajukan sendiri karena kendala administrasi dan pencairan dana yang belum terselesaikan.
“Tolong tunjukkan surat mana yang ada pemberhentian SPPG Sidokumpul. Tidak ada surat pemberhentian, yang ada saya mengajukan berhenti karena kendala data,” tegas Agustina.
Ia juga membantah anggapan bahwa persoalan tersebut disebabkan kesalahan pengelolaan dana di tingkat SPPG. Agustina menjelaskan, dana yang sebelumnya tertahan selama tujuh pekan baru dapat digunakan setelah proses perbaikan akun selesai.
Dana tersebut, menurut pengakuannya, digunakan untuk memenuhi kewajiban operasional sesuai periode pencairannya, bukan untuk menutup utang menggunakan dana dari periode berikutnya.
“Dana yang saya gunakan adalah dana periode tersebut, bukan dana pencairan baru untuk nyahur utang. Setelah akun perbaikan tujuh minggu, dana yang mengendap itu saya bayarkan sesuai periodenya. Karena periode sekarang belum ada pencairan, makanya saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri,” jelasnya.
Agustina menambahkan, mekanisme transaksi keuangan di SPPG tidak dapat dilakukan secara sepihak. Nota pembelian melalui koperasi harus terlebih dahulu dibuat atau diproses oleh pihak Yayasan Miftahul Jinan dan mitra melalui mekanisme maker sebelum mendapatkan persetujuan atau persetujuan akhir darinya.
Ia mengklaim seluruh administrasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian (LPDH) dan PKO telah disusun secara tertib serta siap diperiksa apabila diperlukan audit.
Selain itu, Agustina mengaku tetap berupaya memenuhi kewajiban pembayaran insentif PIC sekolah dan gaji relawan. Bahkan, ia menyebut harus menggunakan dana pribadi serta meminjam uang agar pembayaran kepada para petugas tidak mengalami keterlambatan.
BGN dan Yayasan Miftahul Jinan Belum Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini ditulis, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN belum memberikan keterangan resmi mengenai status operasional SPPG Sidokumpul sebagaimana informasi yang beredar tertanggal 28 Oktober 2026.
Pihak Yayasan Miftahul Jinan juga belum menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme persetujuan transaksi pembayaran melalui sistem maker maupun persoalan dana talangan yang menjadi bagian dari polemik tersebut.
Belum adanya penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait membuat kepastian kelanjutan program MBG di wilayah Sidokumpul masih menjadi tanda tanya.
Di tengah persoalan administrasi dan pencairan dana tersebut, keberlanjutan layanan bagi siswa seharusnya tetap menjadi perhatian utama. Sebab, program MBG tidak hanya berkaitan dengan mekanisme anggaran dan operasional penyelenggara, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di lingkungan sekolah.
Empat sekolah penerima manfaat kini masih menantikan
