SEMARANG, Jatimmandiri.id,- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah dalam memerangi penyebaran informasi palsu dan hoaks yang semakin marak di ruang digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Digital (Diskomdigi) Jawa Tengah, upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi bernama Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah atau Padhang.
Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana klarifikasi informasi yang meragukan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya literasi digital yang lebih baik di tengah masyarakat. Dalam pengembangannya, Padhang melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota, komunitas antihoaks, akademisi, hingga pemantauan pemberitaan media massa.
Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menjelaskan bahwa Padhang merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang sehat dan terpercaya.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menghadirkan tantangan baru berupa derasnya arus informasi yang tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika tidak diantisipasi, informasi palsu dapat memicu berbagai persoalan di masyarakat.
“Melalui Padhang, kami ingin menghadirkan kanal informasi yang benar-benar mencerahkan masyarakat. Sesuai dengan namanya, Padhang yang berarti terang, kami ingin menyajikan informasi yang jernih dan terang benderang setelah melalui proses verifikasi yang ketat,” ujar Lilik, Senin (1/6/2026).
Membangun Ekosistem Penangkal Hoaks
Padhang dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN). Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan berbagai informasi yang beredar di masyarakat, kemudian melakukan analisis dan verifikasi sebelum hasilnya dipublikasikan sebagai klarifikasi resmi.
Lilik menjelaskan, proses tersebut melibatkan sekitar 50 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta 35 Dinas Kominfo kabupaten dan kota. Selain itu, sejumlah komunitas pemeriksa fakta dan akademisi turut berperan dalam memastikan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi salah satu keunggulan Padhang. Sebab, penanganan hoaks tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar informasi yang beredar dapat diverifikasi secara cepat dan tepat.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan semangat kolaborasi yang selama ini terus didorong oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam berbagai program pemerintahan.
Meski melibatkan banyak pihak dalam proses verifikasi, Lilik memastikan hal tersebut tidak menghambat kecepatan respons ketika masyarakat membutuhkan klarifikasi atas sebuah informasi yang viral atau meragukan.
Ratusan Hoaks Muncul Setiap Tahun
Data yang dihimpun Padhang menunjukkan bahwa produksi informasi palsu masih menjadi tantangan serius di Jawa Tengah. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah isu hoaks yang terdeteksi mencapai ratusan kasus.
Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 161 isu hoaks yang berhasil diidentifikasi. Angka tersebut menurun menjadi 51 isu pada 2024, namun kembali meningkat menjadi 82 isu sepanjang 2025.
Mayoritas informasi palsu yang beredar berkaitan dengan penyalahgunaan nomor telepon yang mengatasnamakan pejabat pemerintah untuk melakukan berbagai modus penipuan.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadi target empuk bagi pelaku penyebar informasi palsu. Karena itu, keberadaan kanal verifikasi seperti Padhang dinilai semakin penting untuk membantu masyarakat memilah informasi yang benar dan menyesatkan.
Tak hanya aktif melakukan klarifikasi, minat masyarakat terhadap layanan ini juga terus meningkat. Berdasarkan data trafik yang dimiliki Diskomdigi Jawa Tengah, kanal Padhang telah diakses lebih dari 4.200 kali hanya selama Mei 2026.
Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat
Lilik menilai, keberadaan Padhang bukan sekadar untuk membantah informasi palsu yang beredar. Lebih dari itu, platform tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi dan memahami informasi secara kritis.
Di tengah banjir informasi yang datang setiap saat melalui media sosial dan berbagai platform digital, kemampuan untuk membedakan fakta dan hoaks menjadi keterampilan yang sangat penting.
“Saat masyarakat mampu memverifikasi sebuah berita atau konten secara objektif, mereka dapat menilai apakah informasi tersebut benar atau tidak, sesuai konteks atau justru menyesatkan. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari penipuan, provokasi, bahkan potensi konflik sosial yang dipicu oleh informasi palsu,” jelasnya.
Menurut Lilik, dalam beberapa kasus, verifikasi informasi yang cepat dan akurat bahkan dapat mencegah munculnya keresahan hingga kerusuhan di tengah masyarakat.
Siap Dikembangkan dan Direplikasi
Melihat manfaat yang semakin dirasakan masyarakat, Diskomdigi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengembangkan Padhang melalui penguatan kolaborasi, perluasan publikasi, dan pemanfaatan teknologi digital yang lebih modern.
Selain itu, pihaknya juga membuka peluang bagi pemerintah daerah lain yang ingin mempelajari atau mengadopsi sistem serupa untuk memperkuat upaya penanganan hoaks di wilayah masing-masing.
“Sebagai inovasi pertama yang memetakan hoaks secara khusus di Jawa Tengah, kami ingin menjadikan Padhang sebagai rujukan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Ke depan, sistem ini juga sangat memungkinkan untuk direplikasi oleh pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi lain,” pungkas Lilik.
Di tengah derasnya arus informasi digital yang terus berkembang, kehadiran Padhang menjadi salah satu langkah nyata untuk menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan terpercaya. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat, upaya melawan hoaks diharapkan semakin efektif sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.
