Lamongan, jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi selama musim hujan 2026–2027. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta dukungan logistik penanggulangan bencana.
Kesiapsiagaan menjadi penting mengingat Jawa Timur memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai bencana alam. Sepanjang 2026 tercatat sebanyak 672 kejadian bencana di berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk Lamongan, dengan total kerugian mencapai Rp7,5 miliar.
Kondisi tersebut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana, sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika bencana terjadi.
Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lamongan Tahun 2026–2027 yang digelar di Alun-Alun Lamongan, Kamis (5/11/2026).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan 2026–2027 diperkirakan datang lebih lambat dari kondisi normal.
Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat menjadi indikasi adanya potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
“Bapak Kapolda Jawa Timur berpesan agar seluruh jajaran melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana alam bersama para pemangku kepentingan terkait, memperkuat koordinasi dan jalur komunikasi antarinstansi, serta membentuk posko kesiapsiagaan sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” kata Yuhronur saat membacakan amanat tersebut.
Selain itu, seluruh personel yang terlibat dalam penanganan bencana diminta memastikan kondisi fisik tetap prima dan dilengkapi alat pelindung diri (APD).
“Keselamatan petugas sama pentingnya dengan keselamatan masyarakat yang kita lindungi,” tegasnya.
Dalam apel tersebut, sejumlah perangkat daerah memaparkan kesiapan dan langkah mitigasi yang telah dilakukan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PRKPCK), Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Konstruksi (PU SDABK), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, BPBD, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan.
Berbagai langkah telah disiapkan, mulai dari respons cepat, pendirian posko, kesiapan personel dan peralatan, penyediaan obat-obatan hingga bantuan pangan bagi masyarakat terdampak.
Pada sektor infrastruktur, Pemkab Lamongan juga melakukan normalisasi dan pemeliharaan drainase sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko genangan dan banjir.
Selain itu, normalisasi dilakukan pada 40 titik waduk dan rawa dengan volume mencapai 300 ribu meter kubik. Pemkab Lamongan juga melakukan normalisasi 262 titik kali dengan total panjang mencapai 214 kilometer.
Langkah mitigasi tersebut diperkuat melalui koordinasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, relawan, serta masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga pemulihan.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Pemkab Lamongan memastikan seluruh unsur terkait terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan 2026–2027.
