Intisari Berita:
- Dugaan skandal penyadapan ilegal periode 2025–2026 yang menyasar pejabat negara, tokoh politik, aktivis sipil, jurnalis, hingga pengusaha menyeret keterlibatan oknum pejabat kepolisian.
- Para tersangka dijerat pasal berlapis terkait akses ilegal (Pasal 332 KUHP), penyadapan ilegal (Pasal 258 KUHP), serta penghapusan informasi elektronik (Pasal 32 UU ITE).
- Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 menegaskan penyadapan adalah pelanggaran privasi yang wajib dibatasi undang-undang, bukan sekadar aturan internal institusi.
Surabaya, Jatim Mandiri — Terungkapnya dugaan praktik penyadapan tanpa hak (illegal interception) sepanjang periode 2025 hingga 2026 menghadirkan persoalan hukum yang mengguncang pilar negara hukum di Indonesia. Aksi penyadapan yang menyasar spektrum luas kalangan masyarakat—mulai dari pejabat tinggi negara, elite partai politik, pekerja media, penggiat organisasi masyarakat sipil (OMS), hingga pelaku usaha—tersebut terkonfirmasi melibatkan sejumlah oknum pejabat kepolisian.
Peristiwa ini tidak dapat disederhanakan sekadar sebagai persoalan indisipliner atau pelanggaran prosedur teknis di internal korps. Secara yuridis, tindakan para tersangka diduga memenuhi unsur pidana berat berupa pelanggaran Pasal 332 ayat (1) dan/atau Pasal 332 ayat (2) KUHP perihal akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) KUHP mengenai penyadapan tanpa izin, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perihal perusakan atau penghapusan informasi dan dokumen elektronik.
Penyadapan Bukan Cek Kosong Kewenangan Penegak Hukum
Dalam doktrin hukum pidana modern, penyadapan pada hakikatnya merupakan intervensi paksa paling invasif terhadap ruang privasi seseorang. Tindakan peretasan jalur telekomunikasi tersebut membuka akses langsung terhadap percakapan intim dan data rahasia individu yang semestinya dilindungi oleh kedaulatan hukum.
Kendati Pasal 136 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggariskan bahwa penyidik berwenang menjalankan penyadapan untuk kepentingan pembuktian perkara, tindakan tersebut masuk dalam klaster upaya paksa sebagaimana diatur pada Pasal 89 KUHAP. Kedudukannya setara dengan instrumen penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga pelaksanaannya terikat ketat pada prinsip legalitas serta tidak boleh dipandang sebagai aksi administratif rutin.
Kewenangan represif aparat dibatasi langsung oleh tembok konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan proteksi mutlak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman. Prinsip ini diperkuat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 terkait jaminan kebebasan berpendapat serta berkumpul, serta ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kerahasiaan arus informasi warga negara.
Pelajaran dari Kasus Malone v. United Kingdom
Standar perlindungan privasi global telah lama ditegaskan oleh European Court of Human Rights (ECtHR) dalam sengketa bersejarah Malone v. United Kingdom. Mengacu pada Pasal 8 Konvensi HAM Eropa, mahkamah menggariskan bahwa setiap intervensi negara atas hak privasi untuk kepentingan pencegahan atau penyidikan pidana wajib bersandar pada produk hukum tertulis yang terperinci, mudah diakses publik (accessible), serta menyediakan kanal pemulihan hukum bagi warga terdampak.
“Penyadapan oleh penegak hukum menuntut adanya dasar atribusi wewenang yang tegas, urgensi objektif yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan peradilan, serta pengawasan berjenjang yang efektif guna meniadakan potensi kesewenang-wenangan.”
Pesan Konstitusi Putusan MK: Wajib Diatur Undang-Undang, Bukan Peraturan Internal
Perdebatan mengenai batas konstitusionalitas intersepsi komunikasi di tanah air sejatinya telah memiliki rujukan yurisprudensi tetap. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 meletakkan fondasi yuridis yang tegas mengenai penempatan penyadapan dalam tata kelola hak asasi manusia.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Hak privasi memang tergolong hak yang dapat dikurangi (derogable rights), tetapi klausul pembatasannya hanya sah apabila diundangkan lewat undang-undang setingkat undang-undang pokok, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Meskipun kewenangan intersepsi diakui membantu aparat mengungkap jaringan kejahatan luar biasa, MK menggarisbawahi bahwa kekuasaan tersebut wajib dibatasi secara rigid agar tidak bertransformasi menjadi instrumen represi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
5 Kriteria Pokok Penataan Penyadapan
Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengirimkan sinyal konstitusional mutlak: wewenang negara menembus ranah privat warga dilarang keras hanya diserahkan pada kebijakan diskresioner, nota kesepahaman, atau peraturan internal institusi keamanan. Undang-undang wajib merinci lima batasan mendasar:
- Otoritas Pemberi Izin: Kejelasan subjek hukum atau lembaga peradilan yang berwenang menerbitkan penetapan izin sadap setelah verifikasi bukti permulaan yang cukup.
- Aparatur Pelaksana: Kepastian penunjukan unit investigasi spesifik yang memiliki kompetensi teknis dan legitimasi hukum untuk mengeksekusi operasi.
- Kualifikasi Tujuan: Spesifikasi tindak pidana khusus yang mengancam ketertiban umum sehingga proporsional untuk dikenai tindakan intersepsi.
- Prosedur Operasional Baku: Tata cara penanganan materi sadapan, pembatasan jangka waktu intersepsi, hingga pemusnahan berkas non-perkara.
- Mekanisme Pengawasan Yudisial: Adanya lembaga pengawas independen guna mengaudit pelaksanaan sadap serta menjamin pertanggungjawaban hukum bagi oknum yang menyimpang.
Kasus dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam operasi sadap ilegal periode 2025–2026 ini menjadi alarm keras bagi urgensi percepatan pembentukan Undang-Undang Penyadapan. Tanpa batasan hukum yang presisi, perlindungan privasi publik akan terus berada di bawah ancaman pengintaian yang merusak tatanan demokrasi dan supremasi sipil.
