Intisari Berita:
- Kekosongan kursi Wakil Presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu munculnya sejumlah kandidat pengganti, mulai dari Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Puan Maharani.
- Partai koalisi menyerahkan sepenuhnya penentuan kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan memperhatikan syarat UU MD3 bahwa calon wajib berasal dari partai pengusung Pilpres 2024.
- Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama ke MPR, yang diharapkan rampung sebelum akhir Desember 2026 demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Jakarta, Jatimmandiri.id – Kosongnya kursi Wakil Presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kembali menghangatkan konstelasi politik nasional. Proses penjaringan sosok pengganti yang dinilai kompeten sekaligus memiliki legitimasi kuat kini menjadi fokus utama seluruh partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah figur pun mulai mengemuka ke permukaan, baik dari lingkar internal Partai Gerindra, jajaran kabinet, maupun tokoh di luar pemerintahan.
Tiga Tokoh Utama dalam Bursa Calon Wakil Presiden
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber tepercaya, terdapat tiga figur utama yang menjadi sorotan dalam bursa calon wakil presiden pendamping Prabowo:
- Sugiono: Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dinilai sebagai kandidat kuat karena rekam jejaknya mendampingi Prabowo sejak awal kepemimpinan. Latar belakangnya yang berasal dari Sumatera turut dipandang memberi nilai tambah bagi keseimbangan geografis kepemimpinan nasional.
- Sufmi Dasco Ahmad: Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua DPR ini dikenal luas berkat kepiawaiannya menjalin komunikasi lintas partai di luar koalisi. Kendati dinilai mumpuni secara politik, informasi terbaru menyebutkan bahwa Dasco belum bersedia melamar posisi tersebut.
- Puan Maharani: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua DPP PDI-P ini tercatat sebagai satu-satunya tokoh dari luar koalisi pemerintahan yang masuk dalam bursa. Kehadiran Puan dinilai berpotensi memperkuat posisi parlemen, menciptakan keseimbangan politik menuju pemilu mendatang, serta mengimbangi popularitas Presiden Joko Widodo guna memperbesar keunggulan koalisi dalam persaingan politik jangka panjang.
Deretan Kandidat dari Jajaran Kabinet dan Internal Gerindra
Selain tiga nama tersebut, sejumlah tokoh kunci di kabinet serta ketua umum partai koalisi turut dikaitkan dengan posisi orang nomor dua di Indonesia ini. Mereka meliputi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Nama lainnya adalah Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat yang menjabat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara dari barisan internal Partai Gerindra, selain Sugiono dan Dasco, nama Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani juga ikut disebut sebagai kandidat potensial.
Tiga Kriteria Krusial dan Koridor Konstitusi UU MD3
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai bahwa penentuan sosok wakil presiden tidak semata-mata menyangkut popularitas nama, melainkan kualitas dan keseimbangan politik. Ia menjabarkan tiga aspek krusial yang wajib menjadi bahan pertimbangan:
- Chemistry yang Kuat: Presiden dan wakil presiden harus mampu membangun dwitunggal yang selaras dalam visi, pemikiran, serta sikap politik.
- Legitimasi Politik, Hukum, dan Sosial: Persoalan legalitas harus diantisipasi secara ketat agar tidak memicu polemik di masa depan seperti kasus Gibran sebelumnya.
- Kapasitas Eksekusi: Figur terpilih dituntut mampu membantu menuntaskan tantangan domestik maupun internasional dalam sisa masa jabatan sekitar tiga tahun ke depan.
Doli menegaskan bahwa partai-partai koalisi sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada kepala negara.
“Yang paling tahu apa yang dibutuhkan adalah Pak Prabowo sendiri,” ujar Doli.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengingatkan adanya koridor hukum yang mengikat. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), calon wakil presiden pengganti wajib berasal dari partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi langkah penting guna menghindari kekeliruan prosedural seperti pada kasus Gibran.
Sikap Partai Koalisi dan Tenggat Waktu Akhir Desember 2026
Sejumlah elite partai politik turut menyuarakan pandangan mereka terkait dinamika pengisian jabatan ini. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa komunikasi dan pertemuan antarpartai merupakan hal lumrah di tengah situasi genting. Sementara itu, politisi PKB Syaiful Huda menyarankan agar proses pengisian kursi wakil presiden segera dituntaskan supaya pemerintahan dapat kembali fokus mengeksekusi agenda besar nasional.
Dari kubu Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menekankan bahwa kewenangan menunjuk calon wakil presiden adalah hak prerogatif mutlak presiden.
“Konstitusi memberi hak itu tanpa konsultasi. Kami dukung siapa pun yang dipilih,” tegasnya.
Secara prosedural, Presiden memiliki batas waktu maksimal 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Selanjutnya, MPR memiliki tenggat waktu 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif. Seluruh pihak berharap tahapan konstitusional ini dapat rampung sebelum akhir Desember 2026.
Terlepas dari beragam spekulasi nama yang beredar, seluruh elemen sepakat bahwa keputusan final sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita serahkan ke beliau. Yang penting, dia punya kebijaksanaan,” kata Yusril, sambil tertawa ringan saat ditanya apakah dirinya turut masuk dalam daftar kandidat.
