Intisari Berita:
- Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mendesak pengusutan tuntas kelaikan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.
- Parlemen menyoroti usia kapal 39 tahun eks Jepang serta meminta KSOP dan Dishub memeriksa sertifikasi keselamatan dan kepatuhan prosedur.
- Kapal rute Surabaya–Banjarmasin tersebut mengangkut 243 orang (213 penumpang dan 30 awak), dengan proses pencarian melibatkan 600 personel.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Tragedi tenggelamnya kapal motor (KM) Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa memicu perhatian mendalam dari kalangan legislatif Jawa Timur. Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah bersama otoritas kepelabuhanan tidak membatasi fokus pada misi pencarian dan pertolongan korban saja, melainkan wajib mengusut tuntas aspek kelaikan kapal, pengawasan teknis, serta perizinan sebelum kapal berlayar.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban yang terdampak musibah maritim ini. Ia menilai kecelakaan kapal penumpang tersebut harus dijadikan momentum evaluasi fundamental terhadap standar keselamatan moda transportasi laut.
“Ini sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan dan luka yang mendalam bagi kita, bagi masyarakat Jawa Timur, bagi bangsa Indonesia. Karena meskipun ada yang diselamatkan, tapi ada beberapa korban yang meninggal dan belum ditemukan,” kata Abdul Halim, Selasa (15/9/2026).
Bawa 243 Jiwa Menuju Banjarmasin, Cuaca Buruk Berujung Karam
KM Virgo Transport 8 berlayar membawa 243 orang di dalamnya, yang terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal, dengan rute pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dalam perjalanannya di Laut Jawa, armada tersebut menghadapi cuaca buruk hingga mengalami kecelakaan dan akhirnya tenggelam.
Pencarian korban hingga Senin (14/9/2026) terus dipacu oleh Basarnas dan unsur gabungan melalui pengerahan matra laut dan udara. Kendati gelombang dan cuaca buruk di perairan masih menjadi kendala di lapangan, operasi penyelamatan terus diperkuat dengan melibatkan lebih dari 600 personel terlatih dan 17 unit armada kapal laut.
Abdul Halim turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa pilu ini.
“Mudah-mudahan penumpang yang dinyatakan meninggal dunia itu bisa diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran,” ucapnya.
Soroti Usia Kapal 39 Tahun Eks Jepang, Dewan Cecar KSOP dan Kesyahbandaran
Di samping proses evakuasi korban, legislator Partai Gerindra ini menaruh perhatian serius pada faktor usia kapal yang semestinya diteliti secara mendalam oleh otoritas berwenang. Berdasarkan rekam jejak data publikasi, kapal jenis roll-on/roll-off (ro-ro) sepanjang sekitar 119 meter dengan tonase kotor 4.277 ton ini dibangun di Jepang pada 1987, atau telah menginjak usia sekitar 39 tahun.
Kapal yang sebelumnya beroperasi di Jepang dengan nama Ferry Kurushima tersebut diketahui baru dipindahkan dan mulai melayani rute pelayaran Surabaya–Banjarmasin di perairan Indonesia pada tahun 2026.
“Yang kedua tentu saya ingin mempersoalkan bahwa dari pihak Kesyahbandaran, dari pihak KSOP, dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini untuk betul-betul mengecek keberadaan kapal Virgo Transport 8 ini,” tegas alumni aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.
Menurut politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Madura itu, usia kapal tidak boleh dinilai sebatas hitungan kalender semata. Poin paling krusial terletak pada kepatuhan uji berkala fisik armada, validitas sertifikasi keselamatan pelayaran, hingga komitmen operator dalam mematuhi seluruh regulasi kelaiklautan sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan.
DPRD Minta Dishub Jatim Jatuhkan Sanksi dan Evaluasi Operator
Abdul Halim menuntut tindakan tegas dari kementerian terkait dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Jatim jika penyelidikan menemukan adanya kelalaian teknis maupun pelanggaran prosedur keselamatan oleh operator perkapalan.
“Kalau kemudian ditemukan sebuah pelanggaran secara prosedur maka ini harus mendapatkan sanksi supaya ada efek jera dan kemudian tidak terjadi lagi kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dari operator,” ujar Pengurus IKA PMII Jawa Timur itu.
Ia menegaskan, evaluasi komprehensif tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat pencarian korban selesai. Standar keselamatan harus menjadi jaminan mutlak bagi mobilitas masyarakat pengguna transportasi publik antarpulau.
“Ini sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa warga, maka sebagai bentuk kontrol, kami meminta Dinas Perhubungan Pemprov Jatim wajib memberikan sanksi. Jika perlu perusahaan pelayaran tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Ini soal keselamatan nyawa manusia,” pungkas Abdul Halim.












