Lumajang, Jatimmandiri.id – Wajib pajak sektor pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) mendapat kesempatan memperbaiki administrasi perpajakan sekaligus memanfaatkan kebijakan pengurangan sanksi hingga 100 persen. Ketentuan tersebut menjadi salah satu materi utama sosialisasi yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Gedung PKK Kabupaten Lumajang, Jalan Arif Rahman Hakim, Rabu (18/11).
Kegiatan yang diikuti 31 peserta tersebut membahas tata cara pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Minerba melalui sistem Coretax DJP. Selain itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai pembetulan, pengurangan, dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Kabag K2KP, Heri Siswanto,S E, menekankan pentingnya ketepatan administrasi dalam pendaftaran objek pajak pertambangan. Menurutnya, kesesuaian data dan kelengkapan dokumen menjadi faktor penting untuk memastikan kewajiban perpajakan terlaksana sesuai ketentuan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para peserta memahami tata cara pendaftaran PBB Minerba, termasuk persyaratan administrasi dan penggunaan Coretax DJP. Ketepatan data identitas, dokumen perizinan, alamat, serta titik koordinat objek pajak menjadi hal penting yang harus diperhatikan,”tandas Heri
Dalam pemaparan materi, dijelaskan bahwa subjek PBB Minerba mencakup orang pribadi maupun badan yang memiliki hak, memperoleh manfaat, atau menguasai bumi dan bangunan di wilayah pertambangan.
Objek pajaknya meliputi kawasan pertambangan darat dan lepas pantai, termasuk wilayah yang belum dimanfaatkan, cadangan produksi, area tidak produktif, kawasan keselamatan, serta fasilitas pendukung pertambangan sesuai ketentuan.
Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat satu bulan setelah persyaratan terpenuhi. Pendaftaran dilakukan melalui Coretax DJP dengan melengkapi identitas, dokumen perizinan atau kontrak, alamat, serta koordinat objek pajak secara akurat.
Pengurangan Sanksi Berlaku hingga 2027
Selain administrasi PBB Minerba, DJP memperkenalkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026, pengurangan diberikan dengan skema 100 persen, 50 persen, atau 25 persen, bergantung pada jenis sanksi, kondisi, dan waktu pemenuhan kewajiban.
Program tersebut berlangsung mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Khusus program PPS Kebijakan II, ketentuan waktu pemberian fasilitas berlaku hingga 31 Desember 2027.
Heri berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperbaiki administrasi dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
“Kami berharap informasi mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Dengan memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku, wajib pajak dapat memperoleh kepastian serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara lebih tertib,” ujar Heri
Melalui sosialisasi ini, DJP menargetkan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi perpajakan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih mudah dan transparan.












