Intisari Berita:
- Komisi D DPRD Jatim mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi untuk memayungi hukum Bus Trans Jatim dan angkutan pengumpan.
- Regulasi ini mengintegrasikan rute darat hingga Trans Jatim Laut serta menyiapkan skema hibah feeder bagi daerah berkapasitas fiskal menengah-bawah.
- Sesuai amanah regulasi, alokasi anggaran transportasi dipatok minimal 5 persen dari APBD guna menekan 87 persen dominasi kecelakaan roda dua.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur resmi menggulirkan inisiatif pembentukan regulasi daerah mengenai sistem angkutan massal melalui Nota Penjelasan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin lalu. Beleid ini kini memasuki tahapan pembahasan resmi bersama pihak eksekutif.
Langkah legislasi ini dirancang guna mengikis fragmentasi layanan angkutan umum antardaerah yang selama ini berjalan parsial, sekaligus mengejar ketertinggalan integrasi konektivitas Jawa Timur dari provinsi-provinsi lain di tanah air.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengakui bahwa langkah adopsi transportasi umum massal berbasis integrasi di Jatim relatif tertinggal dibandingkan wilayah seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, maupun Kota Pekanbaru di Riau.
“Sebetulnya kalau bicara kita sekarang, kita ini masuk dalam kategori terlambat dalam tanda petik ya, untuk menyiapkan transportasi publik itu. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Pekanbaru, kami sudah datangi semua ke sana. Kalau bicara Jakarta ini sejak 2007. Kalau bicara Jogja, itu sejak 2011. Jawa Tengah itu sudah running sejak 2013,” ungkap Abdul Halim di Surabaya, Kamis (8/10/2026).
Payung Hukum Trans Jatim: Okupansi Tembus 100 Persen di 8 Koridor
Abdul Halim menjelaskan, operasional Bus Trans Jatim yang mulai mengaspal sejak 2022 menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dengan capaian tingkat keterisian penumpang (load factor) melampaui 100 persen di delapan koridor operasional. Kendati demikian, moda transportasi andalan tersebut hingga kini belum ditopang landasan hukum setingkat peraturan daerah yang memadai guna menjamin kelangsungan dukungan teknis dan operasional jangka panjang.
Hadirnya Raperda inisiatif dewan ini akan menata ulang ekosistem transportasi publik secara komprehensif dari hulu ke hilir:
- Penyelarasan ketersediaan moda transportasi lintas wilayah kabupaten dan kota.
- Konektivitas simpul rute secara terpadu.
- Penerapan sistem tiket terintegrasi (integrated ticketing system).
Melalui sistem tersebut, jaringan Trans Jatim diproyeksikan terkoneksi langsung dengan angkutan pengumpan (feeder) milik pemerintah kabupaten/kota, stasiun kereta api, terminal antarkota, bandara, hingga pelabuhan laut.
Konektivitas Trans Jatim Laut Menjangkau Kawasan Kepulauan
Integrasi moda ini tidak hanya terpusat pada jalur darat di kawasan perkotaan. Jaringan konektivitas yang dirancang dalam payung hukum ini secara tegas memperluas jangkauan layanan moda Trans Jatim Laut guna membuka aksesibilitas transportasi teratur bagi masyarakat di wilayah pesisir serta kepulauan di Jawa Timur.
Skema Hibah Feeder untuk Daerah Ber-APBD Menengah ke Bawah
Menyadari keterbatasan fiskal di sejumlah daerah untuk menyediakan armada angkutan pengumpan (feeder), Raperda ini membuka pintu mandat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan insentif anggaran.
Skema intervensi disiapkan melalui transfer bantuan keuangan khusus atau hibah bagi pemerintah kabupaten/kota yang berada pada kategori kapasitas APBD menengah dan bawah agar mampu menyediakan layanan armada feeder yang terstandarisasi.
“Bahkan kalau kemudian bagi kabupaten yang memiliki APBD dalam kategori menengah dan bawah, itu kita berharap—kita memiliki skema ya, tapi ini belum diputuskan, ini next setelah Raperda itu menjadi Perda—yaitu kita berikan hibah, gitu. Bantuan khusus kepada kabupaten yang nantinya untuk adanya feeder di kawasan yang kemudian sebagai penunjang Trans Jatim,” urai legislator asal Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Mandat Anggaran 5 Persen APBD dan Target Tekan 87 Persen Laka Lantas
Terkait alokasi pendanaan, Abdul Halim menegaskan bahwa regulasi perundang-undangan mengamanatkan porsi belanja pembiayaan transportasi publik sekurang-kurangnya sebesar 5 persen dari total APBD. Jika disimulasikan terhadap postur APBD Jawa Timur yang berada di kisaran Rp30 triliun, maka alokasi anggaran di sektor ini diproyeksikan menembus angka Rp1,5 triliun.
“Pak Nyono Kadishub menyampaikan, amanah undang-undangnya kan sebetulnya 5 persen dari APBD, maka kalau 5 persen dari Rp30 triliun saja, itu Rp1,5 triliun. Itu tidak hanya untuk Trans Jatim atau di daratnya saja, tapi juga untuk koneksi yang di laut. Kan kita enggak boleh terus mengenyampingkan kepulauan yang ada di Jawa Timur,” tegas Halim.
Komisi D menargetkan pembahasan Raperda ini tuntas dan resmi disahkan menjadi Perda pada tahun 2026. Keberadaan payung hukum ini diharapkan mampu mengakselerasi peralihan mobilitas publik dari kendaraan pribadi ke moda massal, mereduksi pencemaran udara, serta menekan fatalitas lalu lintas jalan raya di Jawa Timur, di mana kendaraan roda dua saat ini menyumbang hingga 87 persen angka kecelakaan lalu lintas.
