Bojonegoro, Jatimmandiri.id-Majelis Daerah (MD) KAHMI Bojonegoro menggelar forum “Refleksi Kebangsaan & Keumatan” di Asta Ngopy & Nyemil, Jalan MH Thamrin, Gang Tegal Luwung, Ledok Kulon, Jumat (14/8/2026) malam.
Mengusung tema “Meneguhkan Kembali Komitmen Kebangsaan & Keumatan”, forum tersebut mengangkat pertanyaan kritis, “Merdeka untuk Apa dan Siapa?”
Diskusi menghadirkan Mochlasin Affan, S.H., M.H. sebagai pembicara utama.
Sejumlah tokoh dari berbagai organisasi dan instansi turut menjadi penyaji, yakni Budiono, M.Kom. dari Forum Komunikasi Alumni (FOKAL) IMM, Fatkur Muin, S.Ag., M.M. dari Ikatan Alumni (IKA) PMII, Dony Bayu Setiawan, S.H. dari Persatuan Alumni (PA) GMNI, serta Amirul Mukminin, S.Pd.I., M.Sos. yang hadir mewakili unsur kepolisian sekaligus alumni HMI.
Produksi Blok Cepu Menurun, Renegosiasi PI Didorong
Presidium MD KAHMI Bojonegoro sekaligus Anggota DPRD Bojonegoro, Mochlasin Affan, menyoroti tata kelola minyak dan gas (migas), khususnya pengelolaan Blok Cepu.
Ia menyebut produksi minyak saat ini berada di kisaran 80.000 barel per hari, turun dibandingkan masa puncak produksi yang mencapai sekitar 200.000 barel per hari.
“Ini menandakan cadangan minyak daerah pasti akan habis dalam jangka menengah,” kata Affan.
Ia juga menyoroti pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Cepu yang dikelola PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Affan, PT ADS saat ini hanya menerima porsi setara 25 persen, sedangkan 75 persen dikuasai mitra, PT Surya Energi Raya (PT SER), yang disebut sebagai investor pendamping.
“Kondisi investasi mitra sebenarnya sudah mencapai Break Even Point (BEP) hanya dalam tiga bulan. Oleh karena itu, kita mendorong agar dilakukan renegosiasi kontrak agar daerah mendapatkan hak yang lebih adil,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Bojonegoro juga menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan dengan target dana pokok mencapai Rp3 triliun.
Dana pokok tersebut dirancang bersifat abadi, sedangkan hasil pengelolaannya akan dimanfaatkan untuk mendukung beasiswa pendidikan bagi masyarakat Bojonegoro.
Budiono Dorong Kebijakan Berbasis Keadilan
Sementara itu, Budiono, M.Kom. dari FOKAL IMM Bojonegoro mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menyebut dua peran fundamental manusia, yakni sebagai Khalifatullah fil ‘Ardh atau pemimpin di bumi dan ‘Abdullah sebagai hamba Allah.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, Budiono menyampaikan konsep Darul ‘Ahdi wa Syahadah, yakni negara sebagai kesepakatan dan persaksian.
Menurutnya, terdapat tiga nilai yang perlu dijaga, yakni Rahmatan lil ‘Alamin, keadilan atau Al-‘Adl, serta kemakmuran.
“Poin-poin ini harus kita tuangkan ke dalam praktik pendidikan inklusif serta pembuatan Peraturan Daerah yang berpihak pada kemaslahatan rakyat,” pungkas Budiono.
Fatkur Soroti Pajak dan Ketimpangan Ekonomi
Penyaji lainnya, Fatkur Muin dari IKA PMII Bojonegoro, menyoroti sejumlah persoalan ekonomi masyarakat. Ia mengkritik kebijakan pajak kendaraan serta batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinilai masih membebani masyarakat.
Fatkur juga menyoroti ketimpangan ekonomi di tengah besarnya potensi migas dan APBD Bojonegoro.
Menurutnya, kekayaan migas dan aktivitas pembebasan lahan lebih banyak memberikan dampak ekonomi dalam jangka pendek. Sementara itu, akses pekerjaan di sektor migas membutuhkan modal dan kompetensi teknologi yang tinggi.
“Kekayaan migas dan pembebasan lahan hanya memberikan dampak ekonomi sesaat. Akses pekerjaan di sektor migas membutuhkan modal besar dan keahlian teknologi yang tinggi,” kata Fatkur.
Ia mendorong pemerintah membuka peluang investasi di sektor padat karya, termasuk industri seperti pabrik etanol. Pemuda dan mahasiswa juga diminta tetap kritis serta menjalankan peran sebagai agen perubahan dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Bojonegoro Kaya Migas, Kemiskinan Masih Jadi Sorotan
Dony Bayu Setiawan dari PA GMNI Bojonegoro turut mengangkat persoalan ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi sosial masyarakat.
Ia menyebut Bojonegoro memiliki kontribusi besar terhadap kebutuhan migas nasional melalui Blok Cepu. Namun, menurutnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berbagai persoalan yang disoroti antara lain sektor pertanian, pengangguran yang melibatkan lulusan SMK hingga perguruan tinggi, serta akurasi data kemiskinan.
Program bantuan ternak ayam “Gayatri” juga menjadi perhatian karena dinilai perlu memperhitungkan biaya pakan agar lebih efektif bagi penerima manfaat.
Dari sisi anggaran, Dony menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki ketergantungan terhadap sektor tertentu, termasuk RSUD. Ia juga menyoroti rencana Dana Abadi 2026 yang disebut mengalami penyesuaian akibat perubahan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari pemerintah pusat.
Menurutnya, salah satu tantangan investasi di Bojonegoro adalah belum optimalnya regulasi terkait perencanaan industri dan tata ruang.
“Hambatan investasi di Bojonegoro adalah belum adanya Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ujar Dony.
Ia mendorong pemerintah segera menyelesaikan regulasi RTRW dan RPIK, sekaligus menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar pengembangan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan pertanian.
Rekomendasi Forum Akan Disampaikan kepada Bupati
Forum Refleksi Kebangsaan & Keumatan MD KAHMI Bojonegoro tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan sejumlah gagasan dan rekomendasi terkait tata kelola sumber daya alam, pendidikan, investasi, kemiskinan, hingga kebijakan pembangunan daerah.
Seluruh rekomendasi tersebut akan dirumuskan oleh pengurus MD KAHMI Bojonegoro sebelum disampaikan secara resmi kepada Bupati Bojonegoro.
Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan, Jatimmandiri.id memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan materi diskusi. Redaksi juga tengah mengupayakan konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun PT Surya Energi Raya terkait sejumlah kritik, data, dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
