Ekonomi

Kadin Jatim Minta Pengusaha Cermati Perubahan Aturan Pajak

Penulis: redaksiEditor: Eko Yudiono
×

Kadin Jatim Minta Pengusaha Cermati Perubahan Aturan Pajak

Sebarkan artikel ini
Kadin Jatim mengingatkan pengusaha mencermati PMK 71 Tahun 2026 yang mengatur perubahan prosedur pajak, keberatan, serta pengurangan sanksi administrasi.
Example 468x60

Surabaya, jatimmandiri.id– Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengingatkan para pelaku usaha agar lebih teliti mengikuti perubahan ketentuan perpajakan. Pemahaman terhadap regulasi terbaru dinilai penting, terutama menyangkut prosedur keberatan, pembetulan ketetapan, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, setiap perubahan aturan perpajakan perlu segera disampaikan kepada dunia usaha. Sebab, penerapan regulasi tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas dan kewajiban administrasi para pengusaha.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

Menurutnya, pemahaman yang belum merata terhadap ketentuan perpajakan masih menjadi kendala di lapangan. Karena itu, sosialisasi menjadi langkah penting agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan prosedur terbaru.

Kadin Jatim pun mengapresiasi sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I di Graha Kadin Jatim, Rabu (18/11/2026).

“Kadin Jatim menyambut baik upaya Kanwil DJP Jatim I melakukan sosialisasi ini. Perpajakan selalu bersentuhan dengan pengusaha. Ketika ada perubahan, harus segera disosialisasikan karena di lapangan kami masih menemukan banyak kendala,” ujarnya.

Adik menegaskan, pengusaha perlu memahami setiap perubahan regulasi agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Terlebih, ketidaktahuan mengenai prosedur maupun tenggat waktu administrasi bisa berdampak pada wajib pajak.

PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Regulasi yang mulai berlaku pada 2 Oktober 2026 tersebut memuat sejumlah penyempurnaan dalam penanganan administrasi dan sengketa perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan menjelaskan, pembaruan aturan itu diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, mempermudah pelayanan, serta meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

Baca Juga  Dongkrak Kepercayaan CSR, UPN Veteran Jatim Kembangkan Digitalisasi Monitoring Mangrove

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sanksi yang dimaksud meliputi bunga, denda, dan kenaikan.

Fasilitas tersebut dapat diterapkan dalam sejumlah kondisi, mulai dari keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan pembayaran pajak, pembetulan SPT, hasil pemeriksaan, hingga proses penagihan pajak.

“Selain melalui PMK 71/2026, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang mengatur kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif,” katanya.

Besaran keringanan ditentukan berdasarkan jenis sanksi, periode pelaporan atau pelunasan, serta persyaratan yang dipenuhi wajib pajak. Dalam beberapa skema, pengurangan sanksi dapat mencapai 100 persen untuk pelaporan atau pelunasan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Sementara itu, pengurangan sebesar 50 persen berlaku untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027. Berikutnya, keringanan sebesar 25 persen diberikan untuk periode 1 April hingga 30 Juni 2027. Selain itu, tersedia skema pengurangan 75 persen atau 90 persen bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan tertentu.

Max mengingatkan, fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi tersebut tidak berlaku otomatis. Wajib pajak tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, antara lain ketentuan pelunasan pokok pajak, status upaya hukum, serta pernyataan bahwa timbulnya sanksi disebabkan kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Penyempurnaan lainnya berkaitan dengan tata cara penghitungan pembayaran utang pajak. Dalam ketentuan sebelumnya, pembayaran diperhitungkan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi.

Melalui aturan baru, pembayaran diprioritaskan untuk melunasi pokok pajak terlebih dahulu. Perubahan ini diharapkan membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih mudah.

PMK 71/2026 juga mengatur penyempurnaan prosedur pengajuan keberatan dan mekanisme administrasi lainnya. Wajib pajak harus lebih disiplin dalam memenuhi tenggat penyampaian dokumen, data, maupun tanggapan tertulis.

Baca Juga  Menaker Yassierli: Pemagangan Nasional Pangkas Kesenjangan Kompetensi Lulusan dan Kebutuhan Industri

Dalam proses penelitian keberatan, misalnya, wajib pajak diberikan waktu maksimal 10 hari kerja untuk menyampaikan tanggapan tertulis setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirimkan. Ketepatan memenuhi batas waktu tersebut menjadi penting karena keterlambatan administrasi dapat memengaruhi proses penyelesaian keberatan dan hak wajib pajak.

Selain sosialisasi regulasi, DJP turut mengenalkan pemanfaatan layanan digital melalui Coretax DJP dan Coretax Pedia. Kedua layanan ini dapat digunakan untuk mengakses informasi, panduan pelaporan SPT Tahunan, hingga simulasi pengisian laporan perpajakan.

Melalui kegiatan tersebut, DJP berharap para pelaku usaha semakin memahami ketentuan perpajakan terbaru. Dengan demikian, pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia sekaligus menjalankan kewajiban pajak secara tertib dan sesuai aturan.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Surabaya, Jatimmandiri.id – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 memberikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur atas kontribusi…

Ekbis

Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah berencana mengembalikan hasil penghematan belanja negara kepada masyarakat melalui tambahan anggaran untuk pemerintah daerah. Presiden Prabowo…