Ekonomi

Kemnaker Siapkan Formula Baru Upah Minimum 2027

Penulis: AyundaEditor: Ayn
×

Kemnaker Siapkan Formula Baru Upah Minimum 2027

Sebarkan artikel ini
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Example 468x60

Jakarta, Jatimmandiri.id – Penetapan upah minimum 2027 mulai memasuki tahapan penting. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta seluruh pemerintah daerah segera menyiapkan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral dengan mengacu pada ketentuan terbaru. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan penetapan berjalan sesuai jadwal dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, batas waktu penetapan UMP 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, upah minimum sektoral provinsi memiliki tenggat lima hari setelahnya. Untuk UMK, batas penetapan ditentukan pada 25 November, disusul lima hari berikutnya untuk upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” tegas Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11).

Untuk mempercepat proses tersebut, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sosialisasi dilakukan secara berjenjang kepada gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga telah mengirimkan Surat Edaran (SE) berisi kompilasi data kondisi ekonomi makro dan ketenagakerjaan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” tambahnya.

Formula Pengupahan Mengacu KHL

Dalam menentukan besaran upah tahun depan, pemerintah daerah wajib menggunakan landasan Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Regulasi tersebut menempatkan tiga aspek sebagai pertimbangan utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan dinamika ketenagakerjaan daerah.

Baca Juga  Menanti BSU 2026, Pemerintah Ungkap Status Terbaru Program Bantuan Pekerja

Perhitungan UMP dan UMK menggabungkan pertumbuhan ekonomi riil, inflasi, serta indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung penghitungan yang objektif, Kemnaker tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, meliputi konsumsi makanan, kebutuhan pokok nonmakanan, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Penghitungan pada tingkat kabupaten/kota juga menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai dasar analisis dalam merumuskan besaran upah. Pemerintah juga menekankan pentingnya dialog sosial yang terbuka dan setara dengan melibatkan serikat pekerja serta asosiasi pengusaha.

Melalui mekanisme tersebut, keputusan pengupahan diharapkan mampu mempertimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi setiap daerah.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah berencana mengembalikan hasil penghematan belanja negara kepada masyarakat melalui tambahan anggaran untuk pemerintah daerah. Presiden Prabowo…