Intisari Berita:
Surabaya, Jatimmandiri.id — Sebuah plang besi berdiri kokoh di pinggir jalan raya dengan tulisan berhuruf kapital: “DILARANG BUANG SAMPAH SEMBARANGAN”. Ironisnya, tepat di bawah spanduk dan papan imbauan tersebut, tumpukan kantong plastik berisi limbah rumah tangga justru menggunung hingga memakan sebagian bahu jalan.
Pemandangan kontras ini menjadi fenomena harian di kawasan Jalan Raya Pandegiling dan persimpangan Jalan Sam Ratulangi, Kota Surabaya. Di tengah lalu lalang kendaraan yang padat, tumpukan sampah berwarna-warni itu tak hanya merusak estetika Kota Pahlawan, tetapi juga mengancam saluran drainase di sekitarnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius jajaran DPRD Kota Surabaya yang saat ini tengah maraton mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Terpadu hingga tingkat RT/RW.
Melalui Raperda pionir tersebut, fokus pengawasan kebersihan dan drainase lingkungan di hulu di paparkan secara tegas menjadi tanggung jawab pemerintah wilayah setempat.
Camat dan Lurah Adalah Garda Terdepan Pengawasan
Menanggapi melubernya sampah liar di Pandegiling dan Sam Ratulangi. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menegaskan bahwa penanganan kebersihan lingkungan tidak bisa hanya di bebankan kepada dinas teknis tingkat kota.
Menurut politisi muda Partai Golkar ini, Camat dan Lurah harus mengambil peran aktif sebagai perpanjangan tangan. Dan komando Pemkot Surabaya di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan ketat.
“Iya, makanya peran serta lurah dan camat sangat penting. Untuk berkolaborasi dengan dinas terkait,” ujar Achmad Nurdjayanto saat dikonfirmasi Jatim Mandiri, Kamis (6/8/2026).
Achmad menekankan, fungsi patroli, pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat harus di galakkan oleh aparat wilayah. Agar warga tidak mengabaikan aturan dan larangan yang telah di pasang.
“Memang perlu peran serta dalam pengawasan dan pencegahan sebagai kepanjangan tangan. Dan komando pemerintah kota di masing-masing wilayah,” tegas legislator Kota Pahlawan tersebut.
Integrasi Raperda Banjir Terpadu
Sebagaimana di ketahui, Pansus Raperda Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya. Merancang aturan ini agar seluruh saluran lingkungan di 153 kelurahan terkelola dengan baik.
Dalam draf Raperda, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) difokuskan mengelola saluran utama skala kota (primer, sekunder, dan tersier). Sementara itu, pengelolaan dan pemeliharaan saluran pemukiman beserta pengawasan sampah liar di serahkan penuh kepada kelurahan dan kecamatan.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas ini, DPRD Surabaya mendesak jajaran kecamatan dan kelurahan di kawasan Pandegiling. Serta Sam Ratulangi untuk segera mengambil tindakan responsif. Penertiban lokasi penumpukan sampah liar menjadi krusial agar tidak menyumbat aliran air saat curah hujan tinggi.
