Surabaya, Jatimmandiri.id – Penguatan sektor perikanan dan pemanfaatan sumber daya laut membutuhkan kolaborasi lintas keahlian serta kebijakan yang terintegrasi. Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur menyiapkan tiga agenda strategis untuk memperbesar kontribusi tenaga ahli dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan ruang laut berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi pesisir.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan Pengurus HAPPI Jawa Timur periode 2026–2031 di Dafam Hotel Surabaya, Selasa (3/11). Kegiatan ini dihadiri Ketua HAPPI Nasional Dr. Muh. Rasman Manafi, S.P., M.Si., serta Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sekaligus Pelindung HAPPI Jawa Timur, Dr. Didit Eko Prasetiyo, S.Pi., M.P.
Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Hang Tuah, Universitas Brawijaya (UB), Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Universitas Ronggolawe, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Dalam pemaparannya, Ketua HAPPI Nasional menekankan besarnya peluang sektor pangan akuatik dalam mendukung prioritas ketahanan pangan pemerintah. Perhatian terhadap pangan yang bersumber dari perairan laut, tawar, maupun payau perlu diterjemahkan menjadi program konkret dari kegiatan produksi hingga pengolahan.
Salah satunya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang mengintegrasikan kawasan penangkapan ikan, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran. Pengembangan budidaya tematik, seperti sistem bioflok dan tambak, juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi perikanan.
Peluang lainnya datang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan pemerintah yang mendorong penyediaan menu ikan dua kali dalam sepekan dinilai membuka kebutuhan pasokan sekaligus pasar baru bagi hasil perikanan.
Jawa Timur memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sentra perikanan tangkap dan budidaya terbesar setelah Sulawesi Selatan. Potensi tersebut perlu dikelola melalui kebijakan yang mampu memastikan hasil perikanan memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat pesisir.
“HAPPI sebagai organisasi profesional, organisasi keahlian itu sudah harus bisa mendampingi komunitas bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong adanya kebijakan-kebijakan untuk mendukung tadi ini yang beberapa kebijakan strategisinya,” ujarnya.
Menurutnya, keunggulan HAPPI terletak pada pendekatan multidisiplin yang melibatkan keahlian kelautan, biologi, budaya, penyuluhan, hingga pengolahan hasil perikanan. Pengembangan industri perikanan juga membutuhkan dukungan infrastruktur, seperti jalan, listrik, mesin produksi, dan ketersediaan bahan baku.
Terdapat tiga agenda utama yang perlu dikawal organisasi tersebut. Pertama, mendorong pembentukan kualifikasi profesi ahli penataan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, mengawal pemanfaatan ruang laut berkelanjutan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sehingga kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terakomodasi.
Ketiga, HAPPI didorong terlibat dalam penyempurnaan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Strategis (Renstra) serta dokumen perencanaan sektor kelautan.
“Seharusnya bukan lagi kita yang nunggu. Kita yang harus maju,” tegasnya.
Melalui kepengurusan baru ini, HAPPI Jawa Timur diharapkan semakin aktif menjadi mitra pemerintah, komunitas pesisir, dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan serta mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan daerah.
