Surabaya, Jatim Mandiri
DPRD dan Pemkot Surabaya membahas kekuatan fiskal RAPBD-P 2026 senilai Rp12,89 triliun melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9). Banggar DPRD meminta anggaran diarahkan pada layanan dasar, termasuk pembenahan armada sampah, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan pemuda.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri. Banggar DPRD menyampaikan pendapat atas hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan mengatakan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,01 triliun. Nilai itu meningkat Rp114,08 miliar dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.
Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,19 triliun, pendapatan transfer Rp2,63 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp173,39 miliar.
Penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp1,88 triliun. Angka tersebut mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2025 (SiLPA) berdasarkan audit BPK sebesar Rp516,82 miliar. SiLPA itu termasuk anggaran dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas.
Dana tersebut akan digunakan kembali untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemkot juga menyiapkan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,36 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Dengan komposisi tersebut, total penerimaan dalam RAPBD-P 2026 mencapai Rp12,89 triliun.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan capaian program di lapangan. Anggaran yang belum terserap akan tetap diarahkan pada sektor terkait.
“Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa,” katanya.
Eri juga meminta program pemberdayaan pemuda di 31 kecamatan diarahkan pada kegiatan produktif. Anggaran tersebut diharapkan membuka usaha dan mengurangi pengangguran, bukan hanya membiayai kegiatan seremonial.
“Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi, mengurangi pengangguran terbuka, dan mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan,” tegasnya.
Ia mencontohkan usaha laundry sebagai peluang yang dapat dikembangkan. Para pemuda diminta menyusun metode dan rencana kerja agar bantuan pemerintah menghasilkan usaha berkelanjutan.
Syaifuddin Zuhri menekankan agar perubahan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah juga didorong menghadirkan terobosan tanpa menggeser orientasi belanja dari kepentingan warga.
Menurutnya, pembangunan halte dapat melibatkan pemangku kepentingan agar memberi manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban anggaran pemerintah. “Bangun kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya,” ujarnya.
DPRD turut meminta Pemkot memperbaiki armada pengangkut sampah. Sejumlah kendaraan dinilai tidak layak dan berpotensi mengganggu pengguna jalan saat beroperasi.
“Karena banyak yang tidak layak dan seharusnya tidak mengganggu pengguna jalan, kami mengupayakan peningkatan penyediaan mobil angkutan sampah,” kata Syaifuddin. (har/ibn)
