Lamongan, Jatimmandiri.id-DPRD Lamongan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar publik hearing terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPRD Lamongan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok profesi.
Empat raperda strategis yang menjadi pembahasan meliputi pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi; perlindungan peternak di Lamongan; tata niaga tembakau untuk perlindungan petani; serta perlindungan pembudidaya ikan.
Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi menegaskan, penyusunan regulasi tersebut bertujuan menjawab tantangan daerah sekaligus memberikan perlindungan bagi sektor-sektor penting di Kabupaten Lamongan.
“Peraturan ini disusun untuk menjawab tantangan dan melindungi berbagai sektor penting di Kabupaten Lamongan,” ujarnya.
Dalam penyusunan naskah akademik, DPRD Lamongan menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan lembaga.
Universitas Sunan Drajat menyusun naskah akademik Raperda Perlindungan Pembudidaya Ikan. Sementara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyusun Raperda Perlindungan Peternak.
Selain itu, Lembaga PRAKARSA Jatim dipercaya menyusun Raperda Tata Niaga Tembakau, sedangkan PC Majelis Kehormatan Forum Masyarakat Nusantara Indonesia Lamongan menyusun Raperda Pendidikan Karakter dan Antikorupsi.
Dari unsur pemerintah daerah, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lamongan, kepala OPD terkait, hingga Kepala Bagian Hukum Setda Lamongan.
Kalangan akademisi juga turut memberikan masukan, di antaranya dari ITB Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Universitas Islam Lamongan, serta Universitas PGRI Adi Buana Lamongan.
Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Suherman mengatakan keterlibatan organisasi perangkat daerah sangat penting untuk memperkuat substansi regulasi agar lebih aplikatif dan selaras dengan aturan yang berlaku.
“Kehadiran OPD diharapkan memberikan pandangan teknis dan data lapangan agar substansi raperda lebih aplikatif dan tidak bertentangan dengan regulasi,” katanya.
Publik hearing tersebut juga melibatkan organisasi keagamaan, kelompok profesi, asosiasi petani tembakau, nelayan, peternak, hingga sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti JAMAL, POSPERA, dan LBH Bandeng Lele.
Dalam forum itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan masukan secara langsung maupun tertulis terhadap naskah akademik yang dipaparkan konsultan penyusun.
Masukan tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan bagi petani, peternak, dan nelayan, sekaligus mendorong peningkatan produksi daerah serta pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.
