Surabaya, Jatim Mandiri
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memulai pilot project integrasi sistem Coretax DJP dengan layanan publik BPOM di Balai Besar POM (BBPOM) Surabaya. Integrasi ini ditujukan untuk memperluas penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), mempercepat transformasi digital layanan publik, serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, mengatakan implementasi Coretax DJP merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital layanan perpajakan sekaligus memperkuat integrasi layanan publik.
“Melalui implementasi Coretax DJP dan integrasi KSWP, kami ingin memastikan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memperoleh layanan yang semakin mudah dan efisien. Ke depan, model kolaborasi ini diharapkan dapat direplikasi oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah lainnya sebagai bagian dari penguatan ekosistem Digital Government di Indonesia,” ujarnya, Rabu (5/8).
Implementasi Coretax DJP mengintegrasikan proses verifikasi KSWP yang sebelumnya berjalan melalui sistem terpisah. Melalui sistem baru tersebut, layanan perizinan dan sertifikasi BPOM diharapkan menjadi lebih sederhana, cepat, mudah, dan efisien.
UMKM menjadi fokus pendampingan dalam pelaksanaan pilot project ini. DJP dan BPOM memberikan seminar serta coaching clinic untuk membantu pelaku usaha memahami penggunaan Coretax DJP sekaligus memanfaatkan berbagai layanan publik BPOM.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta BPOM atas dukungan dalam penerapan fitur KSWP pada Coretax DJP. Ia juga mengapresiasi BPOM yang menjadi instansi percontohan dalam implementasi integrasi dan perluasan penerapan KSWP pada seluruh layanan publiknya.
BPOM turut menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi tersebut. Kementerian PANRB juga menilai kolaborasi antara DJP dan BPOM dapat menjadi model integrasi layanan digital yang dapat direplikasi oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut pilot project, DJP bersama BPOM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang, serta Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I menggelar Seminar UMKM Naik Kelas, coaching clinic Coretax DJP dan layanan publik BPOM, serta kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya untuk meninjau implementasi KSWP dalam layanan publik.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat integrasi layanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan digital, serta menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel melalui ekosistem data yang terintegrasi. (mhe/ibn)
