Sukoharjo, Jatimmandiri.id – Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027, persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) 2 Sukoharjo terus dimatangkan.
Pemerintah memastikan kesiapan sarana dan prasarana sekolah berbasis asrama tersebut telah mencapai tahap akhir dan siap menyambut peserta didik baru.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, usai meninjau langsung Sekolah Rakyat 2 Sukoharjo, Kamis (2/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Cak Imin mengungkapkan bahwa tingkat kesiapan Sekolah Rakyat 2 Sukoharjo, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, kini telah mencapai sekitar 90 persen.
“Masih ada sekitar 10 persen yang perlu diselesaikan. Dengan progres tersebut, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sudah dapat dimulai pada 14 Juli mendatang,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat 2 Sukoharjo sudah sangat baik dan layak digunakan untuk proses belajar mengajar.
Ia berharap fasilitas yang memadai tersebut mampu meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri para siswa.
Muhaimin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok masyarakat penerima bantuan sosial kategori desil 1.
“Program ini memang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan agar mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik,” jelasnya.
Terkait masih adanya kekurangan jumlah peserta didik, terutama pada jenjang sekolah dasar, Cak Imin menyatakan pemerintah akan segera melakukan evaluasi dan optimalisasi pemenuhan kuota.
“Nanti akan kami evaluasi. Kami berupaya semaksimal mungkin agar kuota siswa dapat terpenuhi sesuai target,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemeliharaan fasilitas sekolah ke depan.
Menurutnya, sinergi antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sekolah karena lahan yang digunakan merupakan aset milik pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa setiap jenjang pendidikan di Sekolah Rakyat 2 Sukoharjo memiliki tiga rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas total hingga 90 siswa pada masing-masing tingkat.
Agus mengakui kuota siswa SD saat ini belum terisi penuh. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran sebagian orang tua yang belum siap melepas anak usia sekolah dasar untuk tinggal di asrama.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang lebih fleksibel guna memberikan kenyamanan kepada siswa maupun orang tua.
“Kami memberikan kesempatan kepada orang tua untuk datang dan mengunjungi anak-anak mereka kapan saja. Dengan begitu, proses adaptasi anak yang tinggal di asrama dapat berjalan lebih nyaman,” ujar Agus.
Untuk mendukung kenyamanan tersebut, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.
Selain asrama siswa, guru, dan kepala sekolah, tersedia pula fasilitas guest house yang dapat dimanfaatkan orang tua saat berkunjung.
Terkait sistem pembelajaran, Agus memastikan Sekolah Rakyat tetap menggunakan kurikulum nasional yang berlaku dengan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Sekolah juga menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, sehingga siswa yang ingin bergabung di tengah tahun ajaran tetap dapat mengikuti proses pendidikan tanpa mengalami hambatan administratif yang rumit.
Di sisi lain, proses rekrutmen tenaga pendidik masih berlangsung. Pemerintah berkomitmen memberikan prioritas kepada guru-guru lokal yang berasal dari wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.
“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kementerian Dikdasmen, Kemenpan-RB, dan BKN terkait proses seleksi dan penempatan guru,” pungkas Agus.
Dengan kesiapan yang hampir rampung, Sekolah Rakyat 2 Sukoharjo diharapkan dapat menjadi salah satu model pendidikan inklusif yang mampu memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
