Jakarta, Jatim Mandiri
Keputusan Komite Eksekutif Federasi SEA Games (SEAGF) hanya mempertandingkan 43 cabang olahraga di SEA Games ke-34 Malaysia 2027 memantik kekecewaan Indonesia. Seiring kebijakan itu, sejumlah cabor yang biasa menjadi ladang medali bagi Indonesia tidak akan dihelat. Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Krisna Bayu bahkan menyebut opsi boikot pada SEA Games 2027.
Sebelumnya, SEAGF memutuskan hanya mempertandingkan 473 nomor dari 43 cabang olahraga di SEA Games Malaysia 2027. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan SEA Games 2025 di Thailand yang mempertandingkan sekitar 50 cabang olahraga dengan 573 nomor.
Sejumlah cabor seperti gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon tidak akan dihelat di SEA Games. Selain cabor-cabor itu, ada empat cabor andalan Indonesia yang tidak dipertandingkan. Di antaranya, panjat tebing, dayung, voli pantai, serta bulu tangkis nomor beregu putra dan putri. Padahal dari empat cabor itu, Indonesia sempat menuai sembilan medali emas dan satu perunggu di SEA Games ke-33 di Thailand.
Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (PP Persambi) sekaligus anggota Komite Eksekutif NOC (Komisi Olimpiade Nasional) Indonesia, Krisna Bayu, menilai penentuan cabang olahraga tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi negara peserta.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar pencoretan cabang olahraga atau pengurangan nomor pertandingan. Keputusan itu juga menyangkut keadilan bagi atlet, masa depan olahraga, dan martabat negara-negara Asia Tenggara.
“SEA Games dibangun untuk persahabatan, solidaritas, persaingan sehat, dan semangat fair play. Bukan untuk menjadi panggung yang lebih menguntungkan kepentingan tuan rumah,” katanya seperti dikutip Antara, Minggi (8/11).
Krisna mempertanyakan komitmen Malaysia sebagai tuan rumah dan SEAGF dalam menjaga kesetaraan kesempatan bagi seluruh negara peserta. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penentuan cabang olahraga. Bahkan, Krisna mempertanyakan kemungkinan Indonesia mengambil sikap lebih tegas melalui boikot.
“Apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas? Apakah boikot menjadi pilihan? Ataukah sudah waktunya SEAGF melakukan reformasi besar-besaran?,” kata Krisna.
Sementara itu, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) melalui Ketua Umum Raja Sapta Oktohari menegaskan tetap menghormati mekanisme dan keputusan SEAGF. Namun, KOI mengingatkan pentingnya keseimbangan program pertandingan, kesempatan yang setara bagi negara peserta, serta keberlanjutan pembinaan atlet.
KOI menilai tidak dipertandingkannya sejumlah cabang unggulan berpotensi merugikan atlet Indonesia yang selama ini mempersiapkan diri melalui program pembinaan jangka panjang.
Keprihatinan serupa juga disampaikan federasi cabang olahraga terkait, termasuk Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) atas tidak masuknya dayung dalam program SEA Games 2027. (*/ibn)
