Bojonegoro, Jatimmandiri.id- Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harus responsif dalam menangani setiap aduan masyarakat.
Aduan warga, menurut Wahono, tidak boleh dihadapi dengan sikap defensif atau sekadar memberikan penjelasan. Setiap laporan harus direspons secara cepat dengan tindakan nyata dan solusi yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Setyo Wahono saat memimpin apel pagi bersama ASN di halaman depan Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu (2/9/2026).
Pelayanan Publik Harus Jadi Prioritas
Dalam arahannya, Wahono menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, cepat, dan memberikan solusi.
“Masyarakat punya hak mendapatkan pelayanan yang baik. Jangan sampai aduan dijawab dengan pembelaan diri. Harus dijawab dengan tindakan dan solusi,” tegasnya.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kebersamaan. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Keberhasilan Pembangunan Diukur dari Dampaknya
Selain pelayanan publik, Bupati Wahono mengingatkan jajaran ASN agar tidak menjadikan besarnya anggaran terserap maupun capaian fisik sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan harus dinilai dari manfaat dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa panjang jalan yang dicor. Namun, seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Bukan hanya berapa kali pelatihan, tetapi berapa UMKM yang naik kelas,” ujarnya.
Wahono menegaskan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar realisasi kegiatan.
“Apakah anggaran itu memberi manfaat atau menambah manfaat, itu yang paling penting,” tambahnya.
Arahan tersebut menjadi penegasan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bekerja berdasarkan hasil yang terukur.
Bupati berharap setiap kebijakan dan program pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan administratif, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. (sdr)
