Jepara, Jatimmandiri.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan program bantuan sosial (bansos).
Pendataan yang dilakukan semata-mata bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Kepala BPS Jepara, Isnaini, menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali.
Karena itu, masyarakat diminta tidak terpengaruh isu yang menyebutkan bahwa pendataan tersebut akan berdampak pada penghentian atau pengurangan bantuan sosial.
“Sensus ini bukan untuk menarik bansos. Tujuannya adalah memotret kondisi riil ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah,” ujar Isnaini dalam dialog di Radio Kartini FM, Selasa (30/6/2026).
Data Akurat Menentukan Ketepatan Kebijakan
Isnaini menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan sensus. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi dalam merancang berbagai program pembangunan agar tepat sasaran.
Ia mengibaratkan data sebagai obat bagi perekonomian. Apabila informasi yang diberikan masyarakat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kebijakan yang disusun pemerintah berpotensi tidak efektif dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jika data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi riil, maka kebijakan pemerintah juga berisiko tidak tepat sasaran. Akibatnya, program pembangunan bisa saja tidak menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Keamanan Data Dijamin
BPS juga memastikan seluruh data pribadi responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Sebagai lembaga statistik nasional yang bersifat independen, BPS bertugas mengumpulkan dan mengolah data secara objektif tanpa mengaitkannya dengan kepentingan bantuan sosial maupun program lainnya.
Oleh sebab itu, masyarakat diimbau menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap agar hasil pendataan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Diskominfo Ajak Warga Sukseskan Sensus
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara, Budi Sulistyawan, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, data yang berkualitas merupakan pondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif, mulai dari sektor ekonomi hingga pembangunan infrastruktur.
“Data yang berkualitas menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan. Jika datanya akurat, maka program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, akan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Budi juga memastikan sistem keamanan data yang diterapkan pemerintah telah diperkuat untuk melindungi privasi masyarakat. Karena itu, warga tidak perlu ragu memberikan informasi yang jujur kepada petugas sensus yang bertugas di lapangan.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, sehingga berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
