Intisari Berita:
- Inspektorat Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawasan 2026 yang diikuti 235 aparatur inspektorat provinsi dan kabupaten/kota.
- Sekretaris Itjen Kemendagri Andi Bataralifu menekankan transformasi paradigma pengawasan agar bergeser dari sekadar kepatuhan administratif menuju pendekatan berbasis risiko, data, dan dampak substantif.
- Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan menegaskan bahwa produktivitas serta mutu pengawasan ditentukan oleh kombinasi kuantitas personel, kompetensi individu, dan soliditas tim pengawas.
Surabaya, Jatim Mandiri — Inspektorat Provinsi Jawa Timur terus mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengawasan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu pelayanan publik. Langkah strategis tersebut direalisasikan lewat penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawasan Tahun 2026 yang berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2026.
Pelatihan intensif ini melibatkan sebanyak 235 peserta yang berasal dari lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta Inspektorat kabupaten/kota se-Jawa Timur. Agenda ini dirancang khusus untuk memutakhirkan kompetensi teknis, profesionalisme, dan kapasitas pengawasan daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas.
Transformasi Paradigma: Dari Mencari Kesalahan Menuju Solusi Strategis
Dalam arahannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Andi Bataralifu, menggarisbawahi urgensi pergeseran paradigma pengawasan di tubuh birokrasi daerah. Menurutnya, kerja-kerja pengawasan internal masa kini tidak boleh mandek pada pemeriksaan administratif dan sekadar kepatuhan regulasi formal belaka.
Andi menekankan bahwa aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dituntut berevolusi menjalankan pengawasan substantif yang bertumpu pada analisis risiko, pemanfaatan data konkret, serta orientasi dampak jangka panjang. Petugas pengawas bukan lagi instrumen pencari kesalahan, melainkan mitra strategis yang mampu merumuskan solusi atas sumbatan program pembangunan.
“Pengawasan harus berkembang menjadi pengawasan substantif yang berbasis risiko, data, serta berorientasi pada dampak. Aparatur pengawasan dituntut tidak sekadar menemukan kelemahan pelaksanaan program, tetapi harus menghadirkan rekomendasi strategis sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegas Andi Bataralifu.
Akselerasi pengawasan tersebut menuntut integrasi instrumen teknologi digital, ketajaman dalam membedah akar penyebab masalah (*root cause analysis*), serta konsistensi tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit.
Kombinasi Kuantitas, Kompetensi, dan Soliditas Tim Pengawas
Selain kapasitas teknis perorangan, sinergi fungsional antara unsur Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) menjadi pilar utama keandalan pengawasan. Kemitraan terpadu kedua elemen tersebut dinilai krusial guna membentuk ekosistem audit yang komprehensif dan terintegrasi.
Hendro Gunawan: Kuantitas dan Kompetensi Tentukan Kualitas Audit
Inspektur Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan, menegaskan bahwa kredibilitas hasil pengawasan daerah berkorelasi langsung dengan kesiapan struktur dan integritas sumber daya aparaturnya di lapangan.
“Produktivitas dan kualitas hasil pengawasan dipengaruhi oleh kuantitas aparatur pengawasan dan kompetensi aparatur pengawasan, selain soliditas tim pengawasan dalam menjalankan tugas serta fungsi-fungsinya,” papar Hendro Gunawan.
Guna menjaga performa tersebut, penguatan kapasitas pengawasan di Jawa Timur akan dibarengi pemetaan kebutuhan SDM secara berkala, penyusunan kurikulum kompetensi terarah, serta konsolidasi berkesinambungan bersama Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Dengan bekal pelatihan ini, aparatur pengawasan se-Jawa Timur diharapkan tampil lebih adaptif, profesional, independen, dan berintegritas. Penguatan fungsi pengawasan internal diyakini menjadi benteng utama dalam mengawal efektivitas anggaran daerah sekaligus memastikan mutu pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur kian optimal.
