Jakarta, Jatim MandiriPemerintah berupaya membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Seiring perbaikan tersebut, anggaran program diproyeksikan menjadi lebih efisien.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan penguatan tata kelola dilakukan agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik.
“Di tahun ajaran baru ini kami serius berbenah. Ketidaksempurnaan pelaksanaan sebelumnya terus kami perbaiki,” kata Qodari, seperti dikutip Antara, Selasa (21/7). Menurutnya, pemerintah memperkuat sistem kerja di lapangan dengan memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan distribusi, serta akuntabilitas seluruh proses pelaksanaan.
Qodari menegaskan pemerintah menjadikan berbagai masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program. “Kami ingin membangun kembali kepercayaan ayah dan ibu di rumah bukan sekadar lewat janji-janji manis, melainkan lewat perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak kita setiap hari,” ujarnya.
Dia juga mengajak guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG agar kualitas makanan tetap terjaga. “Makan bergizi gratis bukan sekadar urusan membagi-bagikan makanan di dalam kelas. Ini adalah investasi sumber daya manusia kita untuk masa depan Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, dalam waktu dekat untuk membahas strategi pelaksanaan MBG tahun ini, termasuk efisiensi anggaran.
“Saya mau ketemu Ketua MBG (Kepala BGN) seminggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana, Senin (20/7).
Meski demikian, Purbaya belum merinci besaran penurunan anggaran tersebut. “Ditanya ke Ketua MBG deh,” katanya. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan efisiensi anggaran akan terjadi seiring pembenahan tata kelola program.
Menurutnya, BGN sedang memperbaiki pendataan penerima manfaat, penataan titik layanan, serta skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Dengan perbaikan tata kelola, misal tadi lah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair. Lalu refocusing kan otomatis, efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti,” ujar Agustina.
Ia mengatakan besaran efisiensi masih dalam proses perhitungan. Namun, anggaran MBG dipastikan sudah jauh berkurang dari alokasi awal. “Kalau angka, sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya,” imbuhnya.
Dalam APBN 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun. Sebanyak 93 persen di antaranya dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah juga terus menyempurnakan pelaksanaan program menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. (ant/ibn)
