Jakarta, Jatim Mandiri
Polri terus mengembangkan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan menelusuri pemberi perintah, motif, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Di tengah pengusutan itu, Kabareskrim membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri, Idham Azis dan Tito Karnavian.
“Infonya tidak benar,” kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, Minggu (8/11). Terkait kasus dugaan penyadapaan ilegal, hingga kini Polri telah menetapkan empat tersangka. Yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan pasca-stroke. “Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” lanjut Asep.
Seiring hal itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Asep untuk memperdalam perkara itu. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, terdiri atas tiga ahli ITE dan dua ahli pidana.
Polri juga mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta UU ITE. Atas hal itu, pakar keamanan siber Ardi Sutedja K mengingatkan pentingnya pemeriksaan teknis untuk memastikan bentuk serangan dan sistem yang terdampak. “Dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu ditelusuri melalui pemeriksaan teknis dan investigasi yang berwenang untuk memastikan bentuk serangan, pelaku, serta sistem yang terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11). Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan rapat itu akan membahas perkembangan penyidikan, termasuk pengungkapan dalang dan motif penyadapan.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman. “Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November,” lanjut dia.
Sementara itu dukungan agar perkara penyadapan ilegal itu diusut tuntas terus mengalir dari berbagai pihak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendukung pengusutan hingga tuntas. “Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya,” kata Jimly.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni juga meminta proses hukum berjalan transparan. “Kami masih menunggu dan berharap pihak berwajib segera mengusut dan membuka kasus ini secara transparan,” katanya.
Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid meminta penyidik bekerja cepat berdasarkan bukti. “Harapan saya, yang sudah terang jangan dibikin abu-abu, apalagi gelap. Kerja 24 jam dan kejar siapapun pelaku secepatnya supaya tidak ada ruang fitnah dan spekulasi yang menyesatkan,” ujarnya. “Dalam proses penanganan skandal ini, PKB lebih memilih mencermati daripada melempar atau menanggapi spekulasi spekulasi yang belum ada buktinya,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Kami tidak ingin berasumsi terlalu jauh. Siapa pun yang terlibat dengan penyadapan ilegal ini agar diusut tuntas dan pelakunya mempertanggungjawabkan secara hukum,” katanya. “Publik juga harus mengetahui motif penyadapan ilegal ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan pemaparan polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal pada Selasa (3/11). Para tersangka diduga terlibat penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah tokoh. Peristiwa tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11).
Asep juga menyebut penyadapan diduga menjangkau pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pengusaha tanpa prosedur sesuai ketentuan Polri. Keesokan harinya (4/11), Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. (*/ibn)
