Dalam Negeri

Baleg DPR RI dan BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Reforma Agraria

Penulis: redaksiEditor: Eko Yudiono
×

Baleg DPR RI dan BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Reforma Agraria

Sebarkan artikel ini
BRAN dan DPR RI memperkuat sinergi kelembagaan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, kepastian hak atas tanah, dan kesejahteraan rakyat.
Example 468x60

Jakarta, jatimmandiri.id – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memperkuat sinergi dengan DPR RI untuk membangun kelembagaan yang mampu mempercepat penyelesaian persoalan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan tersebut dinilai penting untuk memastikan kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria dapat diwujudkan secara cepat dan berkeadilan.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

Hal itu menjadi pembahasan dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Anggota Komisi III DPR RI Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi legislasi, termasuk usulan struktur organisasi BRAN. Penguatan kelembagaan diharapkan dapat mempercepat penerjemahan mandat reforma agraria menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Persoalan Agraria Mendesak Ditangani

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan, berbagai persoalan agraria masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, hingga keterbatasan akses terhadap permodalan dan pengembangan usaha.

Kondisi tersebut banyak dihadapi petani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Karena itu, menurut Dedi, dibutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki landasan hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, dan jangkauan pelayanan hingga ke daerah.

“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Dedi.

BRAN Usulkan Kelembagaan Permanen

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen dalam bentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baca Juga  Menperin Dorong Rokok Ilegal jadi Legal

Dalam struktur yang diusulkan, BRAN memiliki empat kedeputian. Masing-masing menangani bidang perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.

Selain struktur kelembagaan, BRAN juga mengusulkan penguatan delapan kantor regional dan pembangunan sistem data agraria terintegrasi.

Sistem tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah mengidentifikasi, memverifikasi, dan menangani persoalan agraria berdasarkan kondisi objektif di lapangan.

“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dedi.

Reforma Agraria Harus Tingkatkan Kesejahteraan

BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada redistribusi tanah maupun penerbitan sertifikat. Kepastian hukum atas tanah harus diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses permodalan, pemanfaatan teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan akses pasar.

Dengan pendekatan tersebut, reforma agraria diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.

“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjut Dedi.

Sinergi DPR RI dan BRAN Diperkuat

Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan sekaligus menyelaraskan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria.

Penguatan kelembagaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga  Hadiri Rakernas KSPI 2026, Wakapolri Tegaskan Sinergi Polri dan Buruh untuk Lindungi Hak Pekerja

“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Dedi Prasetyo.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *