Surabaya, Jatimmandiri.id – Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU di Jawa Timur menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.
Hal tersebut disebabkan oleh menipisnya ketersediaan BBM jenis Solar bersubsidi.
Kelangkaan Solar bersubsidi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memukul sektor krusial, mulai dari angkutan logistik, transportasi umum, hingga sektor pariwisata.
Merespons kondisi tersebut, Anggota DPD RI asal Jatim, Lia Istifhama, angkat bicara.
Menurutnya, kegaduhan ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan skema distribusi kuota BBM dari pemerintah pusat, yang semula berbasis tahunan kini beralih menjadi skema bulanan.
Lia menjelaskan bahwa sistem baru ini membuat stok BBM di SPBU lebih cepat habis, terutama saat mendekati akhir bulan.
Ia membandingkan dengan sistem sebelumnya, di mana kuota tahunan memberikan fleksibilitas lebih bagi pengelola SPBU.
“Dulu, SPBU memiliki jatah kuota tahunan yang bisa dikelola. Kini, dengan kuota bulanan, SPBU memiliki keterbatasan pasokan yang berulang setiap bulan,” ujar Lia, Jumat, 26 Juni 2026?
Ia bahkan memprediksi bahwa fenomena antrean panjang ini kemungkinan akan menjadi pemandangan rutin setiap tanggal 22 hingga akhir bulan.
“Karena kuota bulanan setiap SPBU memang sudah menipis di tanggal-tanggal tersebut,” tambahnya.
Fenomena ini memicu kekhawatiran serius. Lia menekankan bahwa Jatim adalah urat nadi logistik untuk wilayah Indonesia Timur.
Ketika pengemudi harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre Solar, produktivitas nasional dipertaruhkan.
“Jika kondisi ini terus berulang, biaya operasional akan membengkak. Ini berisiko mengganggu distribusi barang pokok dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah kuota, ia menyoroti aspek pengawasan.
Sanksi tegas dari BPH Migas membuat pengelola SPBU kini sangat berhati-hati dalam menyalurkan Solar.
Alhasil sering kali berujung pada pengaturan jadwal pelayanan agar tidak melanggar aturan distribusi.
Menyikapi polemik ini, Lia mendesak pemerintah pusat untuk lebih transparan. Ia berharap ada ruang dialog yang terbuka agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat.
Ia mencontohkan kasus pemadaman listrik bergilir beberapa waktu lalu, di mana transparansi mengenai akar masalah menjadi kunci penyelesaian.
“Keterbukaan informasi sangat krusial. Ketika masyarakat dan pelaku usaha tahu kondisi sebenarnya, kita bisa menyusun solusi bersama yang tidak mengganggu roda ekonomi,” tutupnya.
Skema kuota bulanan sejatinya bertujuan untuk memperketat pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran.
Namun, formula ini dinilai perlu evaluasi. Mengingat kebutuhan logistik di Jawa Timur sangat dinamis, pemerintah diharapkan memberikan diskresi atau kelonggaran kuota antarbulan bagi wilayah dengan koridor industri padat.
